Ahlan Djumadil Ahlan Djumadil

WEDA – Mutasi dan rolling jabatan eselon II, III dan IV di Pemkab Halmahera Tengah (Halteng) yang dilakukan Bupati M Al Yasin Ali terus disorot. Ini menyusul kebijakan tersebut dinilai tidak populis, dan terkesan memaksa kehendak.”Mestinya diakhir jabatan itu lebih fokus menuntaskan janji kepada rakyat yang belum dilaksanakan,”kata Ahlan Djumadil anggota DPRD Halmahera Tengah, Kamis (18/5).
    Sebelum mengakhiri jabatan, bupati harusnya menyajikan kebijakan yang berkesan bagi rakyat, sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin baru. Walaupun rakyat menyadari kepemimpinan Al Yasin belum banyak melakukan program besar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.”Harapan itu secara tidak langsung tercederai dengan sejumlah kebijakan yang terkesan tidak pro terhadap kepentingan publik,"ujar politisi Gerindra ini. Fakta ini diperkuat untuk kesekian kalinya, Al Yasin menyajikan kebijakan yang tidak professional. Bupati terkesan ‘tuli’ dan tidak mau mendengar suara rakyat.
    Menurutnya, selain tidak populis, kebijakan mutasi juga bertentangan dengan undang-undang yang melarang kepala daerah melakukan mutasi pejabat di penghujung masa jabatannya, sebagaimana pasal 71 ayat (2) undang-undang nomor 10/2016 tentang pilkada.”Selain berimplikasi hukum, mutasi ini juga berimplikasi terhadap tata kelola pemerintahan yang carut-marut,”tandasnya. Misalnya sistem rekrutmen pejabat yang tidak sesuai prosedur, kesalahan menempatkan pejabat yang berimplikasi pada program pembangunan.”Janji Halteng terang tetapi hingga kini Kecamatan Pulau Gebe masih gelap gulita,  janji Halteng sehat, tetapi pembangunan RSUD tidak pernah tuntas. Lebih parah lagi mogok pelayanan dokter PTT karena hak mereka tidak dibayar,”ungkapnya.(rid/met)