WEDA – Desakan Badan Kehormatan (BK) DPRD Halmahera Tengah (Halteng) kepada Rusmini Sadaralam agar segera melepaskan jabatan Ketua DPRD, tak mempan. Pasalnya, politisi PDI Perjuangan ini masih nyaman dalam posisinya, meski sudah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pengrusakan dan penjarahan fasilitas PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Pulau Gebe beberapa bulan lalu.”Karena Rusmini tetap mempertahankan jabatannya, maka BK siap mengonsultasikan ke Pengadilan Negeri (PN) Soasio Tidore Kepulauan terkait proses pemberhentian sementara Rusmini dari jabatannya,”kata Ketua BK DPRD Hi Yunus Saliden, Jumat (11/8).
    Yunus mengatakan, BK selaku alat kelengkapan DPRD sudah memanggil dan memeriksa yang bersangkutan. Hanya saja, kata Rusmini ancaman hukumanya tidak sampai 5 tahun, makanya tidak perlu jabatannya dilepas.”Dasar inilah yang membuat kami harus mengonsultasikan kembali dengan pihak pengadilan maupun jaksa yang menangani perkara tersebut,"ungkapnya. Dikatakan, tindak lanjut di internal BK akan jalan, apabila sudah ada hasil konfirmasi dari pengadilan dan jaksa."Kalau nantinya hasil konsultasi ini kemudian sesuai ketentuan pasal yang dikenakan dalam ancaman hukumannya di atas 5 tahun, maka kami akan memproses secara internal dan meminta Rusmini  legawa mengundurkan diri sementara,”ujarnya.(rid/met)