SIDANG: Suasana sidang sengketa pemilihan kepala desa di Halmahera Tengah, kemarin SIDANG: Suasana sidang sengketa pemilihan kepala desa di Halmahera Tengah, kemarin

WEDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) serius menyelesaikan hasil pemilihan kepala desa yang disengketakan. Salah satunya membentuk tim yang diketuai langsung Dekan Fakultas Hukum Unkhair Syawal Abdulajid.
        Setelah dibentuk, tim penyelesaian sengketa pilkades ini langsung menggelar sidang dengan menghadirkan para pemohon di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Rabu (13/9). Syawal menjelaskan sidang sengketa pilkades ini hanya lebih pada  perselisihan suara.”Kalau ada pelanggaran pidana, pemohon bisa ajukan ke penegak hukum untuk diproses tanpa mempengaruhi hasil sebelumnya,”ungkapnya.
    Menurutnya, kasus ini tidak ditemukan pelanggaran berat. Karena saksi baik dari pemenang maupun pihak yang kalah telah menandatangani berita acara. Tidak ada berita keberatan dari saksi."Jadi dari delapan sengketa pilkades kami tidak menemukan bukti kuat untuk pemilihan ulang,”ujarnya. Gugatan yang diajukan lebih banyak pada pencoblosan. Misalnya, coblos simetris, serta kasus lainnya harus diselesaikan di tingkat panitia pilkades.”Bukan setelah pencoblosan baru diajukan gugatan. Kalau tidak menemukan bukti kuat, maka tidak ada istilah pemungutan suara ulang,”ucapnya.
        Sementara Kepala DPMD Ridwan Basalem mengatakan dengan membemtuk tim gabungan dari pemerintah, tokoh masyarakat dan akademisi ini dengan maksud agar pemerintah tidak dinilai berpihak pada kandidat tertentu."Proses sidang sengketa pilkades ini diputuskan sesuai bukti yang ada,”ungkapnya. Diketahui delapan desa yang ajukan gugatan itu adalah, Desa Were Kecamatan Weda, Desa Kiya Kecamatan Weda Utara, Sosowomo Kecamatan Weda Selatan, Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat, Kipai Kecamatan Patani Selatan, Desa Pantura Jaya Kecamatan Patani Utara, dan Desa Bilifitu Kecamatan Patani Utara.(cr-03/met)