MABA – Pelantikan satgas sapu bersih pungutan liar (saber pungli) di Halmahera Timur (Haltim) tak jelas. Pasalnya, polres dan pemkab yang diberi tanggungjawab membentuk komposisi satgas hingga pelantikan, terkesan saling ‘lempar’ tanggungjawab. Padahal, Surat Keputusan (SK) pelantikan sudah diterbitkan dan ditandatangani Bupati Rudy Erawan sejak 6 Januari 2016 lalu.”Semua prosedur tentang administrasi dan komposisi pengurus sudah disiapkan. Tinggal menunggu respon dari pemkab. Jadi masalah ini silahkan konfirmasi langsung dengan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Moh Abdu Nasar,”Kepala sub Bagian (Kasubbag) Humas Polres IPTU Ibrahim Ode, Rabu (11/1).
    Sementara Alamsyah Siawa staf Bagian Informasi dan Statistik yang dikonfirmasi justru mengarahkan ke Bagian Hukum dan Organisasi.”Nanti konfirmasi langsung ke Kepala Bagian (Kabag) Hukum saja,”katanya singkat. Sementara Kabag Hukum dan Organisasi Ardiansyah Madjid yang dikonfirmasi kembali melempar tanggungjawab tersebut ke polres.”Kalau menyangkut komposisi itu terdiri dari elemen pemkab, polres dan TNI. Peran TNI lebih spesifik ke intelejen. Sementara pelantikan itu ranahnya tim dengan Pak Sekkab,”jelasnya.
    Karena mekanisme pelantikan menjadi kewenangan tim di polres bersama Sekkab.”Yang pasti dari hasil koordinasi kita dengan polres, pelantikan akan dilakukan sesegera mungkin mengingat agenda tim sudah harus dilaksanakan,”ucapnya.  Selain itu, Ardiansyah juga menepis isu yang menyebut ketidakpastian pelantikan ini karena ketidakhadiran Bupati yang sementara ini berada di Jakarta.”Nanti kita lihat arahan selanjutnya, karena pelantikan ini juga bisa dilakukan Wakil Bupati,”ungkapnya.(cr-01/met)