Kantor DPRD Morotai Kantor DPRD Morotai

DARUBA – Komisi I DPRD Pulau Morotai ancam polisikan Wakil Bupati Weni R Paraisu dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Rajak Lotar. Ini dilakukan karena dua pimpinan tersebut tidak menindaklanjuti rekomendasi DPRD untuk mengembalikan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan (DTKP) Allansyani Beolado, ke Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).
    Rekomendasi itu dikeluarkan karena hingga saat ini Allansyani masih berstatus sebagai PNS Halbar.”Kami sudah konsultasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya bahwa Allansyani tidak bisa memegang jabatan di Morotai, lantaran statusnya adalah pegawai Halbar,”tandas Anggota Komisi I DPRD, Mc Bill Abdul Aziz, Minggu (24/7). Diketahui, Allansyani adalah pegawai Halbar, kemudian pindah provinsi dengan statusnya yang tidak jelas. Setelah dari provinsi, tiba tiba Allan sudah dilantik sebagai Kepala Dinas Tata Kota di Morotai sejak 2015.”Kami minta wabup dan sekkab bersikap tegas,”pungkasnya
    Aziz menjelaskan, dengan statusnya yang illegal selama setahun itu maka tunjangan jabatan dan gajinya selama di Morotai harus dikembalikan.”Bila tidak ditindaklanjuti, kami akan merekomendasikan ke ranah hukum,”tegasnya.(din/met)