TAX AMNESTY: Suasana pelayanan amnesti pajak di KPP Pratama Ternate beberapa waktu lalu. ft hariyanto TAX AMNESTY: Suasana pelayanan amnesti pajak di KPP Pratama Ternate beberapa waktu lalu. ft hariyanto

TERNATE- Program amnesti pajak sudah berakhir Maret lalu.  Bagi pengemplang pajak akan menanggung semua risiko karena tak mengikuti program ini.
Kepala Seksi pengawasan III KPP Pratama Ternate Dwi Setyobudi mengatakan, pasal 18 UU Tax Amnesty, mengingatkan wajib pajak yang mendapat surat keterangan, dan peringatan atas harta yang belum dilaporkan. Jika tidak melaporkan, akan mengenakan tarif pajak penghasilan, karena harta tersebut dihitung sebagai tambahan penghasilan, plus sanksi dari PPh yang tidak dibayar tersebut. ”Sudah kami beritahukan sebelumnya, bahwa yang tidak melaporkan harta kekayaanya, maka akan sebagian harta yang tidak dilaporkan akan ditarik dan kemudian dikenai denda,”ujarnya.KPP Pratama Ternate masih melakukan pendataan bagi wajib pajak yang tidak ikut amnesti pajak. "Ketika kita cek ke SPT-nya dan belum dilaporkan, dan dia juga belum ikut amnesti, itu tentunya juga jadi sasaran kita untuk terapkan pasal 18 UU Amnesti Pajak,"  tegasnya.
Wajib pajak yang dibidik mencapai 600 lebih ”Laporan pemeriksaannya sudah ada, tinggal menunggu rekomendasi berapa banyak WP yang dikirim dari DJP untuk dilakukan pemeriksaan,”ungkapnya. Dwi mengaku bakal libatkan seluruh petugas untuk melakukan pemeriksaan. ”Seluruh petugas bakal kami kerahkan, untuk melakukan pemeriksaan,” tandasnya. (tr-05/onk).