TAMBANG: Pengurus DPW Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Maluku Utara saat bertandang ke redaksi Malut Post TAMBANG: Pengurus DPW Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Maluku Utara saat bertandang ke redaksi Malut Post

TERNATE – Setelah terbentuk di pusat, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) melebarkan sayapnya dengan membentuk kepengurusan di daerah. Yang terdekat adalah  DPP APNI akan melantik  Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Maluku Utara,  Kamis (10/9) besok.
   
    Pelantikan dilakukan langsung Ketua DPP APNI Wiratno,  owner  PT. Wana Kencana Group  di Grand Dafam Bela Hotel Internasional.  Saat bertandang ke Malut Post, Ketua DPW APNI Malut Burhandin Leman Djaelani menjelaskan APNI adalah mitra pemerintah.
   Karena mitra pemerintah, APNI kata dia akan bersama-sama dengan pemerintah pusat dan provinsi merumuskan kebijakan terkait dengan pertambangan nikel. “Jadi memang ada sedikit beda dengan asosiasi lain. APNI bisa disebut asosiasi “plat merah,” tambah Ense DA Cunha Solapung, Korwil APNI Maluku, Malut Papua dan Papua Barat.   
    Ense mengatakan kepengurusn DPW APNI hanya ada di enam wilayah. Tidak di seluruh Indonesia. APNI hanya hadir di Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tengah.  “Karena di enam provinsi ini penghasil nikel,”ujarnya.
    Dan DPW APNI  Maluku Utara lanjutnya adalah pilot project pembentukan DPW-DPW. Sebab baru Maluku Utara yang kepengurusannya terbentuk. Bahkan  DPW APNI Malut sudah bekerja sama dengan Dinas ESDM Maluku Utara. “Karena itu sudah ada rekomendasi dari Dinas ESDM untuk selalu bekerjasama adalam melakukan sosialisasi peraturan pertambangan nikel,” ujarnya. 
   Jadi kata dia, tujuan terbentuknya APNI adalah menjadi fasilitator untuk menyelesaikan masalah pertambangan nikel, baik dengan pemerintah maupun dengan pemilik lahan serta pelaku penambang itu sendiri.  DPW APNI Malut sendiri diketaui oleh Burhanudin Leman Djaelani,  sekretaris Jantje Robert Pattiwael dan bendahara Shanty Alda Nathalia. Sementara di dewan penasehat ada Gubernur Maluku Utara, Bupati Haltim dan Bupati Halteng.  (end/kox)