JAKARTA - Pemerintah sudah menetapkan Upah Minum Provinsi (UMP) tahun 2018 harus naik 8,71 persen.
Hal ini tertuang dalam surat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri,  Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017. Dalam surat ini, Menaker menetapkan UMP 2018 naik 8,71 persen
Kenaikan ini dihitung berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Rinciannya,  Inflasi nasional sebesar 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99 persen. UMP tersebut harus diumumkan besok (1/11) "Gubernur wajib menetapkan UMP 2018. Upah minimum provinsi ditetapkan dan diumumkan secara serentak pada 1 November 2017," sebut Surat Menaker tersebut.
Selanjutnya, setelah penetapan UMP, setiap Kabupaten/Kota mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada paling lambat 21 November 2017. Kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71 persen dihitung berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Rinciannya: Inflasi nasional sebesar 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99 persen
Kasubdit Standarisasi dan Pengupahan Ditjen PHI dan Jamsos Kemenaker, Dinar Titus, menjelaskan cara menghitung UMP, yaitu besaran UMP saat ini dikali persentase kenaikan. "Contohnya di Provinsi DKI Jakarta, UMP-nya saat ini Rp 3.355.750 x 8,71 persen = Rp 292.285. Kemudian Rp 3.355.750 + Rp 292.285 = Rp 3.648.035. Kurang lebih seperti itu," terang Dinar, seperti dilansir dari detikfinance. (dtc/onk).