KASUS: Terdakwa Abjan Sofyan (kiri), Penta Libela (tengah) dan Usman Drakel (kanan) saat jalani sidang. KASUS: Terdakwa Abjan Sofyan (kiri), Penta Libela (tengah) dan Usman Drakel (kanan) saat jalani sidang.

TERNATE – Setelah lima saksi menyebut mantan Bupati Halmahera Barat (Halbar) Namto Hui Roba menerima kucuran dana APBD tahun 2007-2009 dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Selasa (12/7), perkara dugaan korupsi yang merugikan Negara Rp 11,5 miliar makin disorot. Kasus yang menyeret mantan Bupati Halbar Penta Libela, mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Abjan Sofyan dan mantan Kabag Keuangan Usman Drakel, itu didesak agar dikembangkan. Setidaknya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut didesak untuk mengusut keterlibatan Namto selaku Bupati dua periode Halbar. “Saya menilai pihak Kejati melindungi Namto,”ujar Penasehat Hukum (PH) Usman Drakel, Dahlan Tan pada Malut Post, kemarin (13/7).   
Menurut Dahlan, harusnya Namto ditetapkan sebagai tersangka, bukan sebatas saksi seperti tertuang dalam dokumen dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selain Namto, menurut PH Usman, 13 anggota DPRD semasa Namto jabat Bupati dan salah kontraktor bernama Edwardo, juga harus ditetapkan tersangka. Pasalnya, kata Dahlan, mereka diduga kuat dan disebut-sebut menerima aliran dana APBD Halbar. “Kalau tidak diungkap, dan kalau Namto, 13 anggota DPRD dan Edwardo tidak tersangka, maka Kejati pasti melindungi mereka,”sindirnya.
Dia menambahkan, jaksa harus jujur untuk membongkar kasus tersebut. Jika jaksa objektif, maka bukan hanya tiga terdakwa itu saja yang terjerat, tapi akan ada sejumlah nama lainnya yang terlibat. “Jangan hanya beralasan menunggu fakta persidangan, karena sulit dimunculkan,”ujar Dahlan.
Karena kesal dengan sikap pihak Kejati, Dahlan mengancam akan mengadukan ke Kejaksaan Agung (Kejagung), agar perilaku jaksa di Kejati bisa diketahui. “Kebutulan saya masih pengurus NasDem, maka saya akan laporkan ke Jaksa Agung,”ancamnya.
Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Unkhair, Aslan Hasan mengatakan, sudah menjadi hal biasa kalau Kejati Malut hanya bisa menyeret pejabat atau mantan pejabat setingkat Sekkab, sementara di atas Sekkab tidak bisa diproses. “Jadi apa yang disampaikan PH Usman ini sama dengan wacana di tengah publik,”ujarnya.
Menurut Aslan, jika begitu sikap Kejati, jangan heran kalau publik menilai lembaga penegak hukum itu dianggap melindungi kepala daerah. “Lihat saja kasus APBD Halbar, kasus Masjid Raya Sula, kasus Waterboom di Ternate dan kasus lainnya. Bagi saya, Kajati Malut yang baru belum menunjukan komitmennya untuk memberatas korupsi,”tambahnya menegaskan.(tr-02/lex)


Perkara APBD Halbar
-Terjadi pada tahun 2007, 2008, 2009
-Merugikan Negara Rp 11,5 Miliar
-3 terdakwa sementara jalani sidang, Penta Libela, Abjan Sofyan dan Usman Drakel
-5 saksi sebut mantan Bupati Namto terima duit
-13 anggota DPRD dan 1 kontraktor disebut-sebut terlibat
-PH Usman Drakel desak Kejati tetapkan Namto, 13 anggota DPRD dan 1 kontraktor tersangka