Kantor Kejati Malut Kantor Kejati Malut

TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut menjawab keresahan publik terkait penggunaan anggaran program legislasi daerah (Prolegda) di DPRD Provinsi (Deprov) Rp 15 miliar selama tahun 2014, 2015 dan 2016. Betapa tidak, publik menduga penggunaan anggaran sebesar itu diduga bermasalah. Pasalnya, selama tiga tahun dan dengan dana yang tidak sedikit, wakil rakyat hanya mampu mengesahkan dua Ranperda menjadi Perda.
Alhasil, desakan publik agar aparat penegak hukum menelusuri dugaan korupsi di Sekretariat Deprov itu ditanggapi positif oleh Kejati. Pihak Kejati berjanji akan menelusuri penggunaan anggaran Rp 15 miliar tersebut guna memastikan apakah ada unsur kerugian Negara atau tidak. “ Kami sangat siap mengusut dugaan masalah penggunaan anggaran di Deprov ini. Sehingga itu, kami minta ada pihak yang memasukkan laporan secara resmi. Laporannya harus disertai dengan data-data yang lengkap,”jelas Kasi Penkum Kejati, Apris Lingua pada Malut Post, Rabu (11/1).
Sementara itu, akhir-akhir ini Komunitas Jarod membahas serius dugaan masalah penggunaan anggaran Rp 15 miliar di Sekretariat Deprov Malut. Selain didiskusikan, Komunitas Jarod membuat dokumen yang nantinya akan dilaporkan secara resmi di Kejati.(tr-04/lex)