Kantor Kejati Malut Kantor Kejati Malut

TERNATE – Penanganan kasus dugaan korupsi anggaran bantuan sosial (bansos) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) senilai Rp 47 miliar, terbilang berbeda. Bagaimana tidak, entah kenapa penyidik di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut tidak dalam satu persepsi, setelah tahapan proses kasus tersebut dinaikkan ke penyidikan. Lantaran perbedaan persepsi itu, pihak Kejati tidak bisa menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi bansos Halsel tahun 2006-2009 ini.
Kasi Penkum Kejati, Apris Lingua mengatakan, hingga saat ini internal Kejati belum satu persepsi. Itu terkait dengan penetapan tersangka kasus bansos. Hanya saja, ia tidak eksplisit menjelaskan seperti apa perbedaan persepsi tersebut. 
“Sampai sekarang tim masih rampungkan berkas. Tim juga masih rapat untuk menyatukan pendapat tentang tersangka kasus itu,”kata Kasi Penkum, Rabu (19/4).
Menurutnya, setelah menunggu penyatuan persepsi di internal Kejati, lembaga penagak hukum ini masih harus intens berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kepentingan audit kerugian Negara.
Kejati sendiri, kata Apris, berkomitmen untuk mengejar siapa aktor di balik kasus dugaan korupsi anggaran bansos.
“Kasus ini tetap jalan. Kami masih terus berupaya untuk mengungkap tersangkanya. Kami juga tidak ragu tetapkan tersangka bila sudah cukup bukti,”tambahnya.
Sekadar diketahui, proses hukum kasus bansos sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya, bukan tidak mungkin kalau penyidik telah menemukan bukti yang cukup, sehingga status kasusnya ditingkatkan. Tapi, pihak Kejati sendiri mengaku masih harus mencari bukti yang cukup dan menunggu hasil audit dari BPK.(tr-04/lex)

Yang Lain di Kategori ini : « Kasus Unkhair Tetap Ditindaklanjuti