SOFIFI - Edaran Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) agar seluruh aktivitas pemerintah provinsi (pemprov) dipusatkan di Sofifi tidak jalan alias mandul. Hal ini bisa dilihat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang saat ini punya kantor cabang atau perwakilan di Ternate. Misalnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)punya dua kantor cabang sekaligus. Satunya di kompleks Takoma dan satunya lagi di bilangan Tanah Raja, langar ijo. Kemudian, Dinas Perumahan dan Permukiman, menjadikan rumah kepala dinas Santrani Abusama di Tanah Tinggi sebagai kantor cabang. Sementara Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah juga punya kantor cabang yaitu menyewa kantor eks Mandiri di Manunutu dan menyewa satu ruko di Kompleks Takoma.
Begitu juga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyewa salah satu rumah di Kota Baru  sebagai kantor cabang. Sementara Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) yang baru saja membangun kantor di Sofifi, juga punya kantor cabang di samping Polda Malut. "Hampir seluruh OPD memiliki kantor cabang di Ternate. “Ketika tidak masuk kantor di Sofifi, mereka bisa melaksanakan kegiatan atau pekerjaan kantoran di Ternate," kata salah satu pegawai Pemprov yang meminta merahasiakan identitasnya kepada wartawan Malut Post kemarin (16/6).
Fenomena sewa rumah di Ternate ini disoroti wakil ketua DPRD Provinsi Ikram Haris. Politisi PDI Perjuangan ini menilai sikap pimpinan OPD membuat kantor perwakilan di Ternate ini dampak dari ketidaktegasan gubernur. Kondisi ini bertentangan dengan semangat awal perpindahan ibu kota provinsi di Sofifi. "Ini juga sebagai bentuk gerakan setengah hati gubernur, menjadikan Sofifi sebagai pusat pemerintahan Malut. Jika kondisinya seperti ini, Sofifi jangan harap cepat berkembang," ungkapnya
Dia mengatakan, semangat pemerintah memindahkan pegawai dari Ternate ke Sofifi hanya sebatas isapan jempol. "Kita berharap gubernur bisa tegas dan dapat memberikan sanksi terhadap SKPD yang membuka kantor cabangnya di Ternate," tutup Ikram. (udy/wat)