TERNATE – Penyelidikan kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan mesin Genset di Pemprov Malut senilai miliaran rupiah tak kunjung tuntas. Pasalnya, antara Polda dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Malut berbeda pendapat. BPKP yang sementara melakukan audit, mengaku kesulitan karena masih harus membutuhkan data unsur melawan hukum kasus tersebut. Sedangkan, BPKP cukup melakukan audit untuk memastikan ada kerugian Negara atau tidak.
Beda pendapat Polda dan BPKP ini membuat akademisi angkat bicara. Dosen Fakultas Hukum UMMU, Hendra Kasim menuturkan, Polda dan BPKP mestinya memasti tupoksinya masing-masing. Ia mengingatkan BPKP, bahwa unsur perbuatan melawan hukum adalah kewenangan penyidik. “Tidak benar kalau BPKP menunggu data unsur melawan hukum untuk menuntaskan audit, karena itu bukan kewenangannya,”jelasnya, Minggu (16/7).    
Apabila BPKP tetap beralasan menunggut data unsur melawan hukum, Hendra menyarankan Polda menyerahkan BPK yang melakukan audit.
“Karena secara konstitusional BPK berwenang mengaudit hasil keuangan negara. Untuk itu, kami sarankan penyidik Polda untuk melibatkan BPK dalam proses audit pembelian genset di Pemprov,”katanya menyarankan.(tr-04/lex)