Abdullah Tahir Abdullah Tahir

TERNATE – AKBP Hari Superli, perwira menengah di Polda Maluku Utara disomasi Wakil Wali Kota Ternate Abdullah Tahir. Hari merupakan pemilik Café Tekko yang berlokasi di depan Hypermart Ternate. Sedangkan Abdullah adalah pemilik lahan yang digunakan untuk pendirian café tersebut.
Hari disomasi Abdullah lantaran piutang Café Tekko yang tak kunjung dibayar. Kuasa Hukum Abdullah Tahir, Sarman Saroden dan Sofyan I.S. Maya, kepada awak media menuturkan, Abdullah merupakan pemilik lahan yang beralamat di Jalan Soasio Pantai kawasan Tapak II itu. Politisi Partai Demokrat itu mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00229 untuk lahan seluas 725 meter persegi. Lahan tersebut kemudian disewakan pada AKBP Hari berdasarkan surat perjanjian kontrak sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai 15 Februari 2015. ”Perjanjian kontrak atau sewa-menyewa lahan milik klien kami telah berakhir pada 15 Februari 2015, maka tidak ada lagi perjanjian baru atau kesepakatan sewa-menyewa antara para pihak di atas lahan milik klien kami. Dan sisa tunggakan sewa pembayaran tahap dua sebesar Rp 10 juta belum pernah dibayarkan sampai sekarang berdasarkan perjanjian kontrak,” ungkap Sarman di Café Soccer, Kamis (10/8).
Abdullah, menurut Sarman, telah beritikad baik dengan dua kali mengirim surat peringatan terkait berakhirnya perjanjian kontrak pada 21 Februari dan 5 Maret 2015. Namun surat tersebut tidak diindahkan AKBP Hari. Hingga kini, Café Tekko juga masih beroperasi seperti biasa.
Sarman menambahkan, pada 5 Mei 2016, kliennya telah berupaya sedemikian rupa untuk beritikad baik demi mendapatkan hak atas lahan sesuai dengan perjanjian kontrak. Abdullah kalaitu membuat surat laporan pengaduan ke Kapolda Malut pada 15 Mei 2016 dan kepala Bidang Profesi Pengamanan (Propam) Polda Malut pada 5 Desember 2016. ”Namun hingga kini tidak diindahkan, bahkan tidak ada itikad baik dari AKBP Hari Superli untuk mentaati segala persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kontrak tersebut,” ungkapnya. ”Akibat perbuatan wanprestasi dan penguasaan tanpa hak oleh AKBP Hari, klien kami telah mengalami kerugian dalam memanfaatkan lahan miliknya selama 2,6 tahun dengan total kerugian sebesar Rp 90 juta dan ditambah sisa pembayaran Rp 10 juta belum dibayarkan jadi total kerugian sekitar Rp 100 juta,” bebernya.
Merasa tak ada itikad baik dari Hari, Abdullah melalui kuasa hukumnya pun mengambil langkah somasi. Dalam somasi tersebut, AKBP Hari dituntut menghentikan segala kegiatan di atas lahan milik Abdullah Tahir atau perbuatan-perbuatan yang telah merugikan hak-hak Abdullah berdasarkan surat perjanjian kontrak.
Hari juga dituntut membayar ganti rugi kepada Abdullah atas perbuatan wanprestasi yang dilakukannya sejak berakhirnya masa perjanjian kontrak. Hari diberikan waktu selama tujuh hari untuk membayar ganti rugi tersebut. ”Bila dia tidak melaksanakan tuntutan kami sebagaimana telah diuraikan, kami akan menempuh dan mempergunakan semua jalur hukum yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas pada hukum pidana maupun perdata dalam menyikapi masalah ini,” tandas Sarman.(tr-04/kai)