SERAHKAN DIRI: Terpidana kasus korupsi anggaran RTRW Vaya Amelia Armaiyn menutupi wajahnya saat dibawa petugas Kejari Ternate ke Rutan Perempuan dan Anak, Senin (11/9). Vaya akhirnya menyerahkan diri setelah delapan bulan ditetapkan dalam DPO. HARIYANTO TENG/MALUT POST SERAHKAN DIRI: Terpidana kasus korupsi anggaran RTRW Vaya Amelia Armaiyn menutupi wajahnya saat dibawa petugas Kejari Ternate ke Rutan Perempuan dan Anak, Senin (11/9). Vaya akhirnya menyerahkan diri setelah delapan bulan ditetapkan dalam DPO. HARIYANTO TENG/MALUT POST

TERNATE – Vaya Amelia Armaiyn, terpidana kasus korupsi anggaran Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), akhirnya menyerahkan diri, Senin (11/9). Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara itu menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Ternate setelah delapan bulan ditetapkan sebagai buronan.
Vaya dikabarkan tiba dari Jogjakarta, kota tempat ia bersembunyi selama ini, ke Ternate sejak Sabtu (9/9). Namun baru Senin kemarin ia menyerahkan diri sekira pukul 14.15 WIT. Putri mantan Gubernur Malut Thaib Armaiyn tersebut didampingi suaminya, Dedi Kotambunan. Vaya yang mengenakan baju putih bermotif garis-garis itu tampak menutupi wajahnya dengan kerudung putih.
Setelah diinterogasi di Kantor Kejari, Vaya lalu dibawa ke Rumah Tahanan Perempuan dan Anak Ternate menumpangi mobil Toyota Trush 3 merah dengan nomor polisi DG 1327 K. Setibanya di Rutan, wanita 44 tahun itu langsung digiring ke ruang tunggu untuk menandatangani sejumlah dokumen. Setelahnya, ia dibawa masuk ke ruang tahanan.
Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Ternate Toman Ramandey mengatakan, perkara Vaya Amelia Armaiyn telah diputus di tingkat Mahkamah Agung (MA) pada 26 Oktober 2016. Kejari Ternate sendiri telah menerima salinan putusan Nomor 741 K/Pid.Sus/2016 itu pada 4 September 2017. Sebelum menerima salinan putusan tersebut, Kejari sudah berupaya melakukan eksekusi terhadap Vaya sejak 7 Desember 2016 berdasarkan Surat Pelaksanaan Eksekusi (P48) yang dikeluarkan kepala Kejari Ternate. “Upaya eksekusi sudah kami lakukan beberapa kali termasuk beberapa kali pemanggilan, tapi yang bersangkutan tidak berada di Ternate sehingga kami lakukan pencarian hingga dikeluarkan daftar pencarian orang sejak 12 Januari 2017,” kata Toman saat dikonfirmasi di ruang kerjanya kemarin.
Upaya pencarian terhadap Vaya Amelia pun melibatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia untuk melacak keberadaannya. Dalam pelacakan tersebut, lanjut Toman, ada beberapa informasi yang diterima bahwa Vaya Amelia beberapa kali terlihat berada di Jogjakarta dan Jakarta.
Setelah menerima surat salinan putusan Nomor 741 K/Pid.Sus/2016 dari MA pada 4 September 2017, penasehat hukum Vaya pun menerima baik langkah eksekusi yang dilakukan Kejari. Sebelumnya, PH Vaya sempat menolak eksekusi lantaran Kejari hanya berdasarkan pada salinan petikan. ”Jadi setelah terima salinan putusan itu, kami beri waktu kepada terpidana untuk taat hukum sampai pada 11 September. Kemudian terpidana melalui penasehat hukumnya meminta kepada kami, karena anak-anaknya masih kecil jadi dia masih mengurus anak-anaknya. Jadi dia minta waktu sampai 20 September. Namun kami sampaikan bahwa sejak salinan putusan itu sudah diterima maka alangkah baiknya dia memenuhi panggilan kami untuk dieksekusi. Setelah kami negosiasi bersama suaminya hari ini (kemarin, Red), mereka bersedia datang untuk dieksekusi. Jadi setelah adanya salinan putusan ini, Vaya mau menyerahkan diri,” terang Toman.
Dia menambahkan, untuk penahanan, sejak masih dalam tahap penyidikan, Vaya pernah ditahan dari 19 Juni 2014 sampai 8 Juli 2014. Setelah penahanan di tingkat penyidikan, ia lalu mendapat pembantaran penahanan oleh penuntut umum sejak 23 Juli 2014 sampai 4 September 2014. Pembantaran itu dilakukan karena Vaya mengalami gangguan kesehatan. Pada 4 September 2014, penuntut umum kembali melakukan penahanan sampai pada 23 September 2014.
Perkara Vaya Amelia tersebut kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Setelah proses sidang berjalan, majelis hakim tipikor kembali mengeluarkan pembantaran penahanan sejak 19 September 2014 sampai 29 Oktober 2014. ”Dalam proses pembantaran tersebut kemudian terjadi proses pengalihan penahanan. Jadi pembantaran habis pada 29 Oktober kemudian pengalihan penahanan dari Rutan ke penahanan rumah oleh majelis hakim tipikor sejak 29 Oktober 2014 sampai 26 November 2014. Jadi saat diputus itu Vaya berada dalam masa tahanan rumah,” papar Toman.
Dalam perkara tersebut, Vaya Amelia divonis pada tingkat kasasi pidana penjara selama 6 tahun dengan denda sebesar Rp 300 juta. Ketentuannya, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 6 bulan penjara. ”Dalam putusan juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Vaya untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2 miliar lebih (Rp 2.411.217.000), dikompensasi dengan uang yang telah dikembalikan terdakwa ke kas negara sebesar Rp 691 juta dan uang yang telah disita dari terdakwa sebesar Rp Rp 230 juta lebih (Rp 230.217.000). Bila terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Bila harta benda tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun,” beber Toman.

Siapkan Novum
        Terpisah, penasehat hukum Vaya, Muhammad Konoras kepada Malut Post mengaku mengapresiasi dan berterimakasih kepada Kepala Kejari Ternate. Meskipun telah menetapkan kliennya dalam daftar pencarian orang, lanjut Konoras, Kejari Ternate masih memiliki hati nurani untuk memberikan kesempatan kepada Vaya Amelia mempersiapkan mental dalam menghadapi cobaan tersebut. ”Dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk menangkap Vaya Amelia,” ungkapnya.
Lanjut Konoras, sebagai penasehat hukum, ia telah berjanji di hadapan Kasi Pidsus bahwa akan menghadirkan Vaya Amelia jika salinan putusan telah diterima. ”Pada hari ini (kemarin, Red), atas nama terpidana dan keluarga telah siap menghadapi cobaan ini dan telah memenuhi amar putusan MA meskipun selaku penasehat hukum melihat ada beberapa kekeliruan dalam putusan MA yang menurut saya tidak adil. Tapi seburuk apapun putusan MA, sebagai warga negara yang baik, wajib tunduk dan taat atas putusan tersebut,” kata Konoras.
Ketua Peradi Malut itu mengakui, pihaknya telah menerima salinan putusan MA dan telah mengkaji dari aspek konstruksi hukum yang dibangun oleh MA. Menurutnya, dalam putusan tersebut terdapat beberapa kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan beberapa bukti. ”Kami juga telah memiliki bukti baru atau novum untuk dapat dijadikan sebagai dasar dan alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA),” tuturnya.
Konoras mengurai, kekeliruan tersebut seperti dalam menghitung kerugian negara, serta adanya rekayasa tentang keterangan saksi Amran Mustari bahwa dirinya diperintahkan oleh Vaya Amelia untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Padahal, sesungguhnya pada saat itu, Vaya sudah mengundurkan diri sebagai kepala Bappeda karena mengikuti pemilihan Wali Kota Ternate. Tidak hanya itu, pengacara senior itu juga mengatakan masih ada sejumlah novum baru yang nanti akan diajukan di sidang PK. ”Kami juga berencana menggugat Amran Mustari yang memberikan keterangan bohong di depan persidangan sehingga Vaya dihukum berat,” tegasnya mengakhiri.(tr-04/kai)

Balada Hukum Vaya
* Mantan Kepala Bappeda Malut ini menjadi terpidana korupsi dana harmonisasi Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010
* Kerugian negara kasus tersebut Rp 2,183 miliar
* Divonis PN Ternate 3 tahun penjara
* Ajukan banding, PT Malut tetap berikan vonis yang sama
* Ajukan kasasi, MA justru memvonisnya 6 tahun penjara, denda Rp 300 juta, dan uang pengganti Rp 2,4 miliar
* Selama penyidikan, pernah ditahan sejak 19 Juni 2014 sampai 8 Juli 2014
* Mendapat pembantaran penahanan karena gangguan kesehatan sejak 23 Juli 2014 sampai 4 September 2014
* Ditahan lagi pada 4 September 2014 sampai seharusnya 23 September 2014
* Tapi pada 19 September 2014 turun lagi keputusan pembantaran sampai 29 Oktober 2014
* Usai masa pembantaran, Vaya menjadi tahanan rumah hingga 26 November 2014
* Pada masa pengajuan banding dan kasasi, ia otomatis tak ditahan
* Putusan kasasi dari Mahkamah Agung Nomor 741/K/Pid.sus/2016 dikeluarkan pada 26 Oktober 2016 namun keberadaan Vaya tak pernah diketahui
* Dimasukkan dalam daftar pencarian orang sejak 12 Januari 2017
* Delapan bulan jadi buronan, ia akhirnya menyerahkan diri pada 11 September 2017