KASASI: AHM (tengah) ketika menjalani sidang di PN Ternate belum lama ini. KASASI: AHM (tengah) ketika menjalani sidang di PN Ternate belum lama ini.

TERNATE – Pihak Pengadilan Negeri (PN) Ternate akhirnya angkat bicara. PN terpaksa bersikap, setelah publik menilai lembaga hukum ikut “main mata” dalam proses hukum kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan Masjid Raya Sanana dengan terdakwa Ahmad Hidayat Mus (AHM).   
Juru bicara PN, Aris Fitra Wijaya menjelaskan dengan mengungkit kembai ketika AHM diputus di PN pada 13 Juni 2017. Setelah mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dua periode itu divonis bebas, jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan permohonan Kasasi sesuai akta permohonan Kasasi pada 21 Juni. Pada 21 Juni itu, JPU menyerahkan memori Kasasi sesuai akta penerimaan memori Kasasi.
Menurut Aris, karena terdakwa dan penasehat hukumnya (PH) bertempat tinggal di Jakarta Selatan, maka PN Ternate memohon bantuan kepada Panitera PN Jakarta Selatan untuk melaksanakan pemberitahuan permohonan Kasasi dan pemberitahuan penyerahan memori Kasasi atas nama terdakwa tersebut sesuai dengan surat tanggal 22 Juni 2017 nomor W28-U2/115/HK.07/VI/2017 perihal mohon bantuan pemberitahuan permohonan Kasasi dan pemberitahuan penyerahan memori Kasasi nomor 1/Pid.Sus/ TPK/2017/Pn Tte.
Pada 28 Agustus 2017, PN Ternate menerima surat dari Panitera PN Jaksel dengan surat tertanggal 22 Agustus perihal penyampaian relaas pemberitahuan permohonan Kasasi, pemberitahuan penyerahan memori Kasasi dan permintaan biaya dan pada 21 Agustus. Juru sita atau atau juru sita pengganti telah melaksanakan pemberitahuan permohonan kasasi dan pemberitahuan penyerahan memori Kasasi.
Pada 4 September 2017, penasehat hukum terdakwa menyerahkan kontra memori Kasasi sesuai akta penerimaan kontra memori Kasasi nomor 01/akta.Pidsus/TPK/2017/PN Tte. Dan pada 5 September, juru sita telah menyerahkan memori kontra memosi Kasasi kepada penuntut umum serta pada hari itu juga telah menyerahkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada penuntut umum.
“Dan pada 5 September itu juga, PN Ternate telah mengirim surat ke PN Jaksel untuk menunjuk juru sita melaksanakan pemberitahuan pemeriksaan berkas kasasi kepada penasehat hukum terdakwa,”urai Aris, Selasa (12/9).
Lanjutnya, hal tersebut telah dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Ia membantah, hal tersebut bukan berarti PN Ternate memperlambat Kasasi JPU. Melalui SOP itu, PN Ternate telah memberikan hak kepada masing-masing pihak terkait. “Tidak ada yang katanya diduga memperlambat, karena memang prosesnya begini,”katanya.
Baginya, kedua pihak yang terkait baik Jaksa dan terdakwa telah diberikan hak yang sama. Kini PN Ternate masih menunggu penggunaan hak yang diberikan ke dua pihak itu. Apabila dalam jangka waktu 7 hari kedua pihak tidak menggunakan hak mereka, maka memori Kasasi tetap akan dikirim ke Mahkamah Agung (MA).
“Kalau kami tidak memberi hak kepada mereka, maka kami akan bersalah. Tapi  sekarang kami sudah berikan hak masing-masing. Posisi sekarang ini kami sedang pemberkasan, sambil menunggu mereka (JPU dan Terdakwa) untuk mengajukan haknya. Kalau mereka tidak gunakan hak, maka kami kirim Kasasi ke MA,” tutupnya.(tr-04/lex)