LANGSUNG DITAHAN: Mantan Sekretaris Daerah Pulau Morotai Ramli Yaman saat hendak dibawa ke Rutan Kelas IIB Ternate, Selasa (12/9). Ramli yang juga eks Penjabat Bupati Morotai ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi anggaran bantuan hukum tahun 2015. BAHRUN ARUN FOR MALUT POST LANGSUNG DITAHAN: Mantan Sekretaris Daerah Pulau Morotai Ramli Yaman saat hendak dibawa ke Rutan Kelas IIB Ternate, Selasa (12/9). Ramli yang juga eks Penjabat Bupati Morotai ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi anggaran bantuan hukum tahun 2015. BAHRUN ARUN FOR MALUT POST

TERNATE – Kasus dugaan korupsi anggaran bantuan hukum tahun 2015 di Kabupaten Pulau Morotai mulai terang. Hal itu menyusul ditetapkannya mantan Sekretaris Daerah Morotai Ramli Yaman sebagai tersangka, Selasa (12/9) sore. Usai penetapan tersangka, Ramli langsung ditahan oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati).
Ramli sendiri menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka sejak pukul 9.30 WIT hingga pukul 5 sore. Selama tujuh jam, mantan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Morotai itu dicecar sekitar 20 pertanyaan. Usai menjalami pemeriksaan, ia langsung digiring ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Ternate oleh penyidik Kejati.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Malut Handoko Setyawan mengatakan, berdasarkan dua alat bukti yang dimiliki serta hasil gelar perkara tim penyidik, Ramli Yaman akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. ”Total anggaran dalam kasus ini sekitar Rp 12 miliar namun kerugiannya sekitar Rp 10 miliar lebih,” kata Handoko saat dikonfirmasi kemarin.
Meski begitu, Handoko menyatakan tidak menutup kemungkinan dalam perkara tersebut akan melibatkan pihak lain selain Ramli Yaman. ”Nanti dilihat perkembangannya, karena dari dua alat bukti yang dimiliki masih mengarah ke Pak Ramli,” ujarnya.
Atas perbuatannya tersebut, mantan Calon Bupati Morotai dari jalur independen itu disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara.
Terpisah, kuasa hukum tersangka, Risno Nasir, mengatakan, berdasarkan keterangan kliennya, proses pencairan dana tersebut dilakukan atas perintah mantan Bupati Morotai Rusli Sibua. ”Jadi klien saya tidak menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi,” aku Risno kemarin.
Risno menambahkan, ia dan kliennya tidak merasa keberatan atas penetapan status tersangka yang dilakukan penyidik Kejati. Sepanjang hal itu telah sesuai dengan alat bukti yang dimiliki.
Risno menegaskan, pemeriksaan sebagai tersangka itu adalah pemeriksaan perdana. Pihaknya sendiri akan mengungkapkan secara terang benderang pada pemeriksaan lanjutan. ”Beliau (Ramli, Red) akan membuka secara terang agar penyidik bisa mendapat petunjuk baru dari keterangan klien saya sehingga ada gambaran-gambaran tersangka lain selain Ramli Yaman, termasuk Rusli Sibua dan mantan Kabag Hukum yakni Basir Jindani, dan ada kaitannya dengan bendahara yakni Ibu Nining,” jabarnya.
Selaku penasehat hukum, Risno mengaku akan mencoba mengajukan permohonan penangguhan penahanan. ”Kami akan coba yakinkan penyidik agar klien saya bisa ditangguhkan, tapi semua tergantung penilaian penyidik. Tapi intinya, Pak Ramli akan ungkap kasus ini karena yang bertanggungjawab atas kasus ini bukan hanya Pak Ramli tapi ada pelaku lainnya,” pungkasnya.(tr-04/kai)