SIDANG: M Syukur Mandar (kiri) saat menjalani sidang di PN Ternate.  SIDANG: M Syukur Mandar (kiri) saat menjalani sidang di PN Ternate.

TERNATE – Sidang kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang Rp 1 miliar, dengan terdakwa M Syukur Mandar, berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, kemarin (13/9).
Sidang yang dipimpin haki Hendri Tobing ini dengan agenda pemeriksaan saksi. Kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua saksi, yakni bendahara Perusda Halmahera Tengah (Halteng) PT Haliyora Faisayang Maryam Sirmbang dan anggota bagian umum dan pengadaan Perusda Ferry Polhaupessy. 
Setelah dua saksi ini disuampah, hakim kemudian mempersilakan keduanya keluar dari ruang sidang, kemudian hakim memanggil satu orang saksi untuk diperiksa lebih dulu. Sidang kemarin, Maryam lebih dulu dimintai keterangan. Hakim mempersilakan JPU lebih dulu bertanya. “Apakah saksi pernah bekerja di Perusda PT Haliyora Faisayang ?,”pertanyaan pembuka JPU. “Pernah, sekitar dua bulan bekerja yakni dari November sampai Desember 2014,”jawab Maryam.
“Apa posisi jabatan saksi di PT Haliyora Faisayang ?,”tanya JPU. “Sebagai bendahara dan kasir pembayaran,”sahut Maryam. “Siapa yang angkat saksi jadi bendahara,”sambung JPU. “Pak Syukur Mandar,” aku saksi.
Dalam persidangan tersebut, Maryam mengaku dirinya tidak lagi menjadi bendahara pada Desember 2014. Pasalnya, saat itu, perusahaan daerah PT Haliyora Faisayang telah dibubarkan. Menurutnya, pembubaran tersebut dikarenakan dana yang dimiliki PT Haliyora Faisayang telah habis sehingga terdakwa Syukur Mandar selaku Direktur Utama ketika itu langsung membubarkan anggota Perusda. “Apakah saudara diangkat sebagai bendahara memiliki SK?” tanya Jaksa.
“Tidak ada. Pengangkatan hanya berdasarkan lisan dan tidak ada surat pengangkatan,”jelas Maryam. “Diawal kerja itu, PT Haliyora Faisayang memiliki berapa karyawan ?,” lanjut Jaksa. “Lima orang saja,”akunya. “Tugas saudara sebagai bendahara, apakah saudara mengetahui tentang uang Rp 1 miliar yang ditransfer Hasan Bay ke Perusda?,”tanya JPU.  ”Tidak tahu, karena Desember 2014 saya sudah keluar. Tapi saya diminta untuk membantu menyusun laporan keuangan, seperti operasional kantor, pembayaran proyek yakni proyek pekerjaan perumahan seribu di Weda. Tapi kalau proyek interior di kantor Bupati dan ruang kerja Bupati saya tidak tahu. Jadi total anggaran dalam laporan keuangan 2014 itu Rp 1,1 miliar. Uang itu setau saya dari uang Pemda. Pemda beri modal ke Perusda senilai Rp 1,1 miliar,”urai Waryam.
“Apakah sebagai bendahara waktu itu, saksi pernah lakukan pencairan di Bank dari rekening Perusda?,”tanya JPU. “Kadang saya ke Bank BNI, saya bawa cek yang sudah ditandatangani pak Syukur,”kata saksi. “Apakah ada bendahara pengganti saat saksi keluar dari Perusda?,”. “Tidak tahu pak,”sahut saksi. “Apakah saksi pernah dipanggil Bupati terkait uang Rp 1 miliar?,” lanjut JPU. “Pernah, tapi saya tidak tahu. Setahu saya, saya pernah liat bukti uang masuk,” tutur Maryam.
Usai Jaksa penuntut, Hakim Ketua Hendri Tobing langsung ambil alih. “Apakah saudara tahu, PT Halyora Faisayang itu milik siapa?,” tanya hakim. “Tidak tahu pak,”jawabnya.
“Pada bulan November dan Desember itu, saksi tahu Perusda ada pekerjaan di Halteng?,” lanjut hakim. “Pernah, cuma membangun rumah seribu yakni perumahan seribu itu,”jawab Maryam. “Saat itu, Perusda ada kerja interior kantor Bupati ?,” tambah hakim.
“Tidak tahu pak,”kata Maryam. “Modal Perusda itu berapa?,”tanya hakim Hendri Tobing. “Rp 1,1 miliar dari Pemda,”jawab saksi. “Ibu tahu ada yang transfer Rp 1 miliar?,”tanya Hakim. “Hanya lihat dari rekening koran pak. Saya tahu ketika sudah tidak jadi bendahara, cuma saya diminta bantukan saja,”akunya.
“Saat itu Perusda tidak jalan lagi, karena apa?,” tanya Hendri. “Karena dana dari Pemda sudah tidak ada, jadi karyawan lima orang itu sudah tidak kerja lagi, jadi tinggal pak Syukur sendiri,”jawab Maryam. “Saksi pernah dengar ada pinjaman di pihak lain?,” lanjut hakim. “Tidak pernah,”kata Maryam.
“Apakah saudara pernah dengar ada proyek dari ABPN untuk Halteng ?,” tanya hakim. “Tidak pernah dengar pak,”aku  Maryam. “Saksi tahu ada rapat RUPS?” tambah hakim. “Tidak tahu pak, karena tidak diajak,” tutur Maryam. “Sejak kapan PT Haliyora Faisayang bubar ?,” tanya Hendri Tobing. “Setahu saya sejak Desember itu pak, yang waktu kami keluar,”tutur saksi.
“Saksi pernah dipanggil Bupati?,” tanya Hakim. “Iya pak, Bupati pastikan apakah saya tahu uang itu dan saya jawab saya pernah lihat di rekening Koran,”ungkap Maryam.
Tak menyianyiakn kesempatan, penasehat hukum terdakwa juga ikut bertanya. “Apakah pembubaran PT Haliyora Faisayang itu ada pemberitahuan resmi?,” tanya kuasa hukum terdakwa, Bahtiar. “Pak Syukur yang bilang,”jawab saksi. “Apakah pada November dan Desember, waktu saksi masuk itu anggaran sudah ada?,” tanya pengacara terdakwa. “Saya masuk itu sudah ada,”jawabnya.
“Dari mana anda tahu ada bantuan dana dari Pemda?,” lanjut penasehat hukum terdakwa. “Dari cerita-cerita,” ujarnya. “Dari mana saksi tahu Perusda tidak lagi jalan?,” tanya PH terdakwa. “Karena tidak ada modal lagi,”tuturnya.
“Apakah saksi tahu ada pengadaan proyek selain proyek perumahan seribu?,” lanjut PH.
“Setahu saya, ada. Yaitu pengadaan ATK dan uang itu dari Pemda,”aku MAryam.
Hakim kemudian meminta Ferry Polhaupessy untuk memberikan keterangan. Dalam persidang itu, Ferry mengatakan dirinya tidak pernah tahu ada pekerjaan proyek yang dikerjakan Perusda selain proyek perumahan seribu. “Sumber dana proyek itu dari Pemda,”katanya. Ferry menambahkan,dirinya tidak mengetahui adanya uang Rp 1 miliar yang masuk ke rekening Perusda. Dirinya baru mengetahui uang tersebut setelah kasus itu ditangani di Polda. “Saya tidak tahu, nanti setelah diperiksa di Polda baru saya tahu,” tuturnya.
Lanjut Ferry, dirinya keluar dari PT Haliyora Faisayang pada Desember 2014 . Setelah Desember 2014 itu, menurutnya tidak ada karyawan yang bekerja di PT Haliyora Faisayang. “Sudah tidak ada karyawan karena perusahaan sudah tidak aktif lagi,” ungkapnya.
“Berarti pada tahun 2015, PT Haliyora Faisayang tidak aktif lagi?,” tanya Hakim Ketua. “Iya tidak aktif lagi,” jawab Ferry. Sidang akan kembali digelar pada Rabu (20/9) dengan agenda mendegarkan keterangan ahli yang dihadirkan kuasa hukum terdakwa.(tr-04/lex)