Apris Risman Ligua Apris Risman Ligua

TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut memilih bersikap hati-hati dalam mengusut kasus dugaan korupsi jelang pemilihan gubernur (Pilgub) Malut tahun 2018. Kejati bukan tidak mungkin tidak akan mengusut suatu perkara korupsi yang terlapornya ikut bertarung pada Pilgub nanti.
“Kami sudah dingatkan Kejaksaan Agung agar berhati-hati jelang Pilgub. Karena jangan sampai kami diseret dalam politik,”kata Kasi Penkum Kejati, Apris Risman Ligua, Rabu (13/9).
Terkait dengan hal itu, Kejati kembali menyentil perkara dugaan korupsi anggaran pembebasan lahan Waterboom tahun 2011 senilai Rp 3,9 miliar. Menurut Apris, kemungkinan besar kasus ini menyeret nama Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman ini akan diproses usai Pilgub. Kejati khawatir sikap mereka dipolitisasi oknum tertentu ketika kasus Waterboom diusut bertepatan Pilgub, dan Burhan ikut calon Gubernur Malut. 
“Kami tidak ingin digiring masuk ke situasi politik. Kalau kami salah melangkah, pasti ada kelompok tertentu yang memanfaatkan momentum. Kami harus professional dan tidak ingin terjebat dalam politik,”katanya. 
Jelang Pilgub ini, dugaan Waterboom belum bisa diangkat menjadi satu perkara baru dan diproses Kejati. Apalagi, sementara ini jaksa masih fokus meneliti putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung (MA).
Apris mengatakan, apabila pihaknya sudah tuntas menelaah berkas PK Waterboom dan menemukan unsur pidana, kemudian diangkat menjadi perkara baru jauh-jauh hari sebelum Pilgub, maka tetap diusut, tanpa memikirkan bagaimana dinamika politik di Malut. 
“Karena sekarang ini sudah masuk Pilgub, maka masalah Waterboom ini akan diusut setelah Pilgub. Yang penting buktinya sudah kuat,”janjinya.(tr-04/lex)