SIMPATI: Dahlan Iskan berbincang dengan Yenny Wahid dan Dhohir Farisi di ruang makan rumahnya di Surabaya kemarin SIMPATI: Dahlan Iskan berbincang dengan Yenny Wahid dan Dhohir Farisi di ruang makan rumahnya di Surabaya kemarin

SURABAYA – Dahlan Iskan seharusnya divonis bebas. Dari fakta hukum yang terungkap dalam sidang, mantan menteri BUMN itu tidak terbukti melakukan korupsi. Sebaliknya, dari sidang justru terungkap bahwa Dahlan sudah berkorban segalanya untuk menyelamatkan PT PWU Jatim.

Hal tersebut dibeberkan jelas dalam pleidoi Dahlan yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (13/4). Dalam sidang tersebut, bukan hanya Dahlan yang menyampaikan pembelaan, tim penasihat hukumnya juga membeberkan fakta sidang yang menyangkal seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa.

Prof Yusril Ihza Mahendra, ketua tim pengacara Dahlan, menyampaikan, dalam penjualan aset PT PWU di Kediri dan Tulungagung, Dahlan tidak terbukti memiliki kesengajaan sebagai tujuan maupun kesadaran untuk menguntungkan siapa pun. Misalnya, penjualan aset di Kediri. Penjualan aset itu didasarkan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 4 Oktober 2001.

Menindaklanjuti hasil rapat tersebut, Dahlan membentuk tim restrukturisasi yang kemudian diganti dengan tim penjualan. Dahlan juga menerbitkan sistem dan prosedur (SOP) penjualan aset. Langkah itu ditempuh sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas serta independensi agar tidak ada intervensi, baik dari direksi maupun pihak lain.

’’Kalau mau menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tidak perlu menempuh cara seperti itu,’’ ujarnya.

Dahlan juga telah memberikan mandat penugasan kepada Wisnu Wardana (WW) sebagai ketua tim penjualan aset untuk menjual aset dengan berpedoman pada SOP. Berdasar keterangan ahli Dr Emanuel Sudjatmoko yang pernah dihadirkan dalam sidang sebagai saksi ahli, jika penerima mandat tidak melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, tanggung jawab ada pada penerima mandat.

Karena itulah, lanjut Yusril, sangat tidak beralasan menurut hukum bila ada kesalahan yang dilakukan WW sebagai ketua tim penjualan aset, tetapi tanggung jawabnya dibebankan kepada Dahlan. ’’Sebab, kewenangan sudah dilimpahkan melalui mandat,’’ ucapnya.

Begitu pula dengan penjualan aset di Tulungagung. Pada 2002 Gubernur Jatim Imam Utomo pernah meminta pabrik keramik itu ditutup karena terus merugi. Namun, Dahlan meminta diberi kesempatan untuk menyehatkannya lagi. Upaya menyehatkan itu sempat berhasil. Tetapi, karena ada kenaikan harga BBM, pabrik akhirnya kembali merugi. Hal itu diperparah demo karyawan yang meminta kenaikan gaji, padahal kondisi keuangan pabrik sedang tidak baik.

Yusril menambahkan, keberadaan pabrik keramik yang terletak di Kelurahan Kenayan itu juga melanggar Perda Nomor 4 Tahun 1997 tentang evaluasi rencana tata ruang. Kawasan tersebut hanya diperuntukkan kawasan perdagangan serta jasa dan dilarang untuk industri.

Melihat hal tersebut, Dahlan diperintah Gubernur Jatim Imam Utomo sebagai pemegang saham PT PWU untuk menjual pabrik keramik itu. Alasannya, selain merugi, pemegang saham malu karena pabrik tersebut berada di kawasan yang dilarang perda untuk industri. Menindaklanjuti perintah gubernur tersebut, bersama pemegang saham, Dahlan melaksanakan RUPS luar biasa (LB). Penjualan aset di Tulungagung itu disetujui RUPS LB.

Dalam surat tuntutannya, jaksa menganggap Dahlan ikut bertanggung jawab atas kesalahan pengelolaan keuangan hasil penjualan yang diterima WW karena tidak disertai bukti pertanggungjawaban. Misalnya, fee tim penjualan, biaya pesangon karyawan, pembayaran listrik, dan pengosongan rumah dinas.

Terkait dengan tuduhan menguntungkan diri sendiri, lanjut Yusril, rumusan jaksa sangat mengada-ada. Sebab, sejak awal Dahlan bukan melamar untuk menjadi Dirut, melainkan diminta pemerintah saat itu untuk membantu menyehatkan BUMD.

Dahlan mau menerima permintaan tersebut dengan beberapa syarat. Salah satunya, menolak menerima gaji, tantiem, dan fasilitas-fasilitas lain, termasuk biaya saat kunjungan, baik di dalam maupun luar negeri. Bukan itu saja. Ketika menjadi Dirut, Dahlan secara sukarela bersedia menjadi personal guarantee di Bank BNI saat PT PWU mengajukan kredit untuk mendirikan pabrik karet. Dahlan juga rela meminjamkan uang pribadinya Rp 5 miliar untuk pembangunan gedung Jatim Expo.

Dari alur sejarah yang demikian ikhlas dan dihubungkan dengan konsep menguntungkan diri sendiri, kata Yusril, unsur yang diajukan jaksa sangat kontradiktif. ’’Sebab, sejak awal menjadi Dirut, sama sekali tidak memiliki keinginan jahat untuk memperdaya PT PWU, tapi bahkan tekor miliaran rupiah,’’ tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan menguntungkan orang lain, dalam hal ini Sam Santoso dari PT Sempulur Adi Mandiri, hal tersebut juga sama sekali tidak terbukti. Sebab, Dahlan mengenal Sam karena dikenalkan oleh WW di Hotel Mirama. Sejak itu, Dahlan tidak pernah lagi bertemu Sam.

Jika dikaitkan dengan penjualan aset, Dahlan sudah melakukannya sesuai norma. Mulai membuat SOP hingga menunjuk ketua tim penjualan. Tim itu salah satunya bertugas menentukan nilai harga jual.

’’Ketika SOP itu tidak dilakukan atau disalahgunakan oleh WW, apakah perbuatan tersebut dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan terdakwa yang dapat menguntungkan orang lain?’’ lanjut Agus Dwiwarsono, anggota pengacara lainnya.

Tuduhan jaksa bahwa Dahlan pernah melakukan kesepakatan dan transaksi jual beli dengan Sam Santoso sebelum lelang juga terpatahkan. Hal itu sesuai dengan fakta hukum berdasar keterangan saksi dan bukti dokumen.

Misalnya, keterangan Oepojo Sardjono (rekan Sam di PT Sempulur Adi Mandiri). Oepojo menyatakan bahwa Sam sudah lama kenal dengan WW. Sam juga sering bertemu WW di kantor PT PWU. Bahkan, penawaran dan negosiasi dilakukan Sam dengan WW. Keterangan itu sesuai dengan kesaksian tiga orang lainnya, termasuk WW.

Hal tersebut juga diperkuat bukti dokumen pembayaran pembelian aset berbentuk bilyet giro (BG). BG itu diteken dan diterima WW dari Sam, kemudian diserahkan kepada Direktur Keuangan Soehardi. Dengan fakta saksi dan dokumen itu, tuduhan Dahlan bersepakat dengan pembeli tidak terbukti.

Adapun tuduhan kesalahan karena tidak mengumumkan penjualan di media massa juga terbantahkan. Sebab, berdasar pasal 88 Undang-Undang 1/1995 tentang Perseroan Terbatas, pengumuman di media massa dilakukan untuk pengalihan sebagian besar atau seluruh aset perusahaan (sedangkan tanah di Kediri dan Tulungagung hanya sebagian kecil dari aset PWU). Bunyi pasal itu juga selaras dengan pasal 11 ayat 4 dan 5 AD/ART PT PWU.

Dari uraian tersebut, tim pengacara Dahlan menyimpulkan bahwa Dahlan tidak pernah punya niat buruk, baik sengaja mapun tidak sengaja, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Sebaliknya, Dahlan telah ’’mewakafkan’’ dirinya, baik pikiran, tenaga, waktu, materi, maupun kesehatan, dengan mengesampingkan kepentingan dirinya untuk menyehatkan PT PWU sehingga bisa berkembang sampai sekarang.

’’Karena itulah, kami memohon hakim menerima pembelaan ini dan menyatakan Dahlan tidak bersalah,’’ ujarnya.



Tokoh dan Dahlanis Beri Dukungan

Sementara itu, pembacaan pleidoi Dahlan juga dihadiri beberapa tokoh serta para Dahlanis dari berbagai daerah. Yakni, mantan Ketua MK Mahfud MD, seniman gaek Butet Kartaredjasa, dan mantan Kapolda Jatim Hadiatmoko. Mereka ikut memenuhi ruang sidang sebelum Dahlan mulai membacakan pleidoi. Penuhnya ruang sidang membuat beberapa pendukung sampai duduk lesehan.

Meski demikian, semangat para Dahlanis untuk memberikan dukungan tidak surut. Bahkan, saat Dahlan yang siang itu mengenakan kemeja merah muda membacakan pleidoi, banyak pendukung yang tertunduk sambil mengusap air mata. Suara isak tangis terdengar dari beberapa Dahlanis perempuan.

Mahfud yang kali kedua datang ke sidang Dahlan tetap yakin sahabatnya itu tidak melakukan korupsi. Dia mengungkapkan, selama ini dirinya berjuang memberantas korupsi. Namun, dia juga tidak bisa diam jika melihat orang yang tidak bersalah sengaja dikriminalisasi dengan jerat pidana korupsi. ’’Hakim harus melihat fakta hukum. Kalau orang tidak korupsi, ya jangan dikorupsikan,’’ katanya setelah sidang.

Setelah mendengar pembacaan pleidoi Dahlan, Mahfud menilai bahwa tidak ada unsur korupsi dalam pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain serta melanggar hukum dan merugikan negara juga tidak ada dalam perkara Dahlan.

’’Di mana letak memperkaya orang lain? Kan uang seluruhnya masuk ke perusahaan. Apalagi unsur memperkaya diri sendiri, Pak Dahlan malah mengeluarkan uangnya,’’ ujar Mahfud.

Di tempat yang sama, Butet mengaku ikut terharu setelah mendengar pleidoi Dahlan. Kata-kata yang disusun mantan Dirut PLN itu disebutnya makin membuatnya yakin bahwa Dahlan memang seperti yang dia kenal selama ini. ’’Tidak mungkin seorang Dahlan Iskan punya motif ekonomi, apalagi sampai korupsi,’’ tegasnya di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Dia menjelaskan, pleidoi yang disampaikan Dahlan sudah sangat memerinci posisinya sebagai orang baik. Namun, ada situasi yang membuatnya masuk dalam ujian. ’’Bagus pleidoinya. Mengharukan dan menambah keyakinan saya bahwa (Dahlan) ini orang baik, dalam kebenaran, tapi sedang dalam ujian,’’ tandasnya.

Butet berharap pleidoi yang dibacakan bisa membuat posisi Dahlan makin baik. Supaya masyarakat bisa membedakan antara kegilaan hukum dan keadilan. ’’Pleidoi Pak Dahlan sangat menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Dahlan itu sudah menyelamatkan jutaan orang. Tidak mungkin korupsi,’’ tegasnya.


Yenny Wahid
          Dukungan moral dari tokoh nasional untuk Dahlan Iskan terus mengalir. Kemarin giliran Yenny Wahid dan sang suami Dhohir Farisi yang mengunjungi Dahlan di kediamannya di Surabaya. Mereka berdiskusi hangat sembari mengenang duet Abdurahman Wahid (Gus Dur) dan Dahlan saat berhasil mengembangkan bank warga NU, BPR Nusumma, pada 1990-an.

Putri kedua Presiden Ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid itu disambut Dahlan dengan hangat. ”Saya datang ke sini karena ingin sekali bertemu Pak Dahlan. Sebenarnya ingin hadir dalam sidang kemarin (sidang dengan agenda pembacaan pleidoi, Kamis, 13/4, Red), tapi kebetulan ada acara yang tidak bisa saya tinggalkan,” kata pemilik nama Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid tersebut.

Dalam pertemuan sekitar dua jam itu, mereka bicara banyak hal. Mulai kasus Dahlan hingga kondisi perekonomian bangsa saat ini. Yenny dan Dahlan juga bernostalgia terkait Bank Nusumma. BPR warga Nahdlatul Ulama (NU) itu didirikan Abdurrahman Wahid (ketua umum PB NU saat itu) dan Edward Soeryadjaya (Bank Summa) pada 1 Juni 1990.

Ceritanya, Bank Nusumma dalam perjalanannya sempat kolaps. Gus Dur –sapaan Abdurrahman Wahid– pada pertengahan bulan Ramadan menelepon Dahlan dan meminta agar memasukkan uangnya di Bank Nusumma. Sebab, menjelang Lebaran, banyak nasabah Bank Nusumma yang akan menarik uangnya. Karena tidak ada uang di bank, dikhawatirkan terjadi rush money.

Dahlan lantas menyetor miliaran uangnya. ”Karena yang telepon Gus Dur, saya pokoknya sami’na wa atho’na (kami mendengar dan kami taat) saja. Saya juga tidak menganggap itu sebuah pinjaman atau tabungan atau apalah,” kata Dahlan.

Gus Dur juga bilang, uang tersebut akan dikembalikan setelah Lebaran. Dahlan menanggapinya santai dan menyerahkan sepenuhnya kepada Gus Dur. Mantan Dirut PLN itu pun tidak pernah menagih atau menanyakan uangnya tersebut sampai Lebaran lewat cukup lama.

Pada suatu waktu, kiai karismatik itu kembali menelepon Dahlan. ”Mas Dahlan, ini kelihatannya uang tidak bisa dikembalikan. Mas Dahlan masuk jadi pemegang saham saja, ya. Uang yang sudah masuk dihitung saham,” kata Dahlan menirukan ucapan Gus Dur. Menanggapi hal tersebut, Dahlan kembali menyatakan sami’na wa atho’na. Dia manut saja kepada Gus Dur.

Sampai akhirnya, suami Sinta Nuriyah itu menelepon lagi dan meminta Dahlan agar mau menjadi Dirut BPR Nusumma untuk menyehatkan bank tersebut. Dahlan menyanggupi, asalkan Gus Dur menjadi komisaris utama. Akhirnya, susunan kepengurusan bank itu terbentuk. Dahlan sebagai Dirut, Gus Dur sebagai komisaris utama, KH Ma’ruf Amin (sekarang rais am Syuriah PB NU) sebagai komisaris, dan Musthafa Zuhad Mughni (dulu bendahara PB NU) sebagai direktur.

Bersama Gus Dur, KH Ma’ruf Amin, dan Musthafa Zuhad Mughni, Dahlan tidak hanya berhasil menyehatkan, tapi juga mengembangkan BPR Nusumma. Sepuluh kantor cabang bank yang sebelumnya sakit-sakitan akhirnya sehat. Bahkan, pada tahun kedua, didirikan tiga bank lagi sehingga menjadi 13. ”Tiap tahun saya RUPS dengan Gus Dur. Beliau mendengarkan laporan saya,” kenangnya.

Sebelum ada duet Gus Dur-Dahlan, bank tersebut tidak pernah memberikan dividen. Tapi, setelah Gus Dur menjabat komisaris utama dan Dahlan sebagai Dirut, Bank Nusumma berhasil memberikan dividen. ”Untuk pertama kalinya, Bank Nusumma bisa memberikan dividen kepada PB NU. Dua tahun berturut-turut,” ujar Dahlan.

Saat mengelola Bank Nusumma, Dahlan selalu menggunakan uang pribadi untuk kebutuhan operasional. Termasuk ketika melakukan perjalanan dinas melihat kantor cabang Bank Nusumma. Itu seperti yang dilakukan Dahlan saat menjabat Dirut PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim.

Ketika Presiden Soeharto nyaris jatuh pada 1997, Edward ingin mengelola bank dan mengambil alih Bank Papan yang saat itu hampir mati. Untuk merealisasikan keinginannya, Edward membutuhkan kendaraan. Cara yang ditempuh adalah mengambil alih Bank Nusumma, kemudian membeli Bank Papan.

Suatu saat Gus Dur kembali menelepon Dahlan. Dia menanyakan apakah boleh saham Dahlan diberikan kembali kepada Edward. Dengan rendah hati, Dahlan langsung mengiyakan. ”Boleh Gus. Saya kan dulu enggak punya niatan memegang saham Bank Nusumma, saya enggak punya niat jadi Dirut Bank Nusumma. Saya semata-mata karena Gus Dur yang minta. Saya sami’na wa atho’na,” ucapnya.

Dahlan kemudian bertemu Edward dan menyatakan bersedia jika uangnya yang dulu dikembalikan saja. Dalam sebuah rapat, Edward menyerahkan cek kepada Dahlan senilai Rp 15 miliar. ”Tapi, sampai hari ini cek tersebut tidak pernah bisa saya cairkan,” ujar Dahlan terkekeh, lalu disambut tawa yang ikut dalam perbincangan tersebut.

Cek itu, kata Dahlan, sangat bagus. Sebab, Edward sendiri yang mengeluarkan dari tasnya. Edward yang menulis, menandatangani, dan menyerahkan kepada Dahlan.

Kini kiprah Bank Nusumma tidak lagi terdengar. Yenny mengatakan, setelah diambil alih Edward, Bank Nusumma ternyata tidak dikelola dengan baik. Padahal, tak lama setelah itu, Gus Dur menjadi presiden.

Saat Bank Nusumma dikelola Edward, banyak sekali biaya operasional yang dibebankan kepada bank. Misalnya, ketika melakukan kunjungan dengan menyewa pesawat. Biaya sewa itu ditanggung Nusumma.

Yenny mengungkapkan, saat ini Edward sudah tidak lagi berada di Bank Nusumma. Yenny dan Faris yang kepothokan (kerepotan) untuk mengelola. Banyak tinggalan masalah juga. Sekarang Yenny dan Faris berusaha menghidupkan lagi karena dianggap sebagai salah satu peninggalan ayahnya. ”Pusing saya, Pak. Sudah keluar duit banyak untuk mengambil alih, tapi sampai sekarang masih ada utang,” ucapnya.

Saat pengambilalihan Bank Nusumma, Faris mengecek seluruhnya. ”Ini sama saja membeli utang,” ucapnya, lantas tertawa. Dia kemudian membereskan sedikit demi sedikit. Sekarang sudah memiliki kantor baru di Jombang. Faris menunjuk Dirut dari kalangan profesional untuk mengelolanya.

Dalam pertemuan dengan Dahlan tersebut, Faris menunjukkan gambar kantor Bank Nusumma Jombang yang sudah diperbaiki dan menjadi lebih bagus. Ternyata Yenny pun baru melihat gambar tersebut bersama Dahlan kemarin.

”Pak Dahlan itu dari dulu ya begini ini. Selalu ingin berkontribusi kepada masyarakat. Berkarya karena hati, bukan karena mencari profit semata,” ujar Yenny. Menurut dia, Dahlan sosok entrepreneurship  yang ulet dan selalu membawa perubahan.

Karena itu, Yenny mengaku sedih dengan apa yang menimpa Dahlan saat ini. Dia ingin ikut memberikan dukungan moral agar Dahlan mampu menghadapi proses hukumnya. ”Orang-orang seperti Pak Dahlan ini aset yang sangat dibutuhkan negara,” ujar alumnus Universitas Harvard, AS, itu.

Yenny berharap pleidoi yang disampaikan Dahlan dalam sidang Kamis (13/4) bisa benar-benar membuat hakim bersikap adil memutus perkara mantan Dirut PT PWU tersebut. ”Kalau semangatnya keadilan, peradilan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat akan sistem hukum yang benar-benar adil dan bebas intervensi,” ucap perempuan kelahiran Jombang itu. (JPG/fai)