Taufik Kurniawan  Taufik Kurniawan

JAKARTA - Pemerintah tidak boleh membiarkan adanya gerakan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satunya keinginan Minahasa Raya Merdeka yang bergema di tengah aksi bela terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pemerintah harus segera mengambil sikap terkait persoalan ini. "Secepatnya pemerintah selesaikan," kata Taufik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/5).
Dia mengharapkan polisi segera melakukan konsolidasi terkait adanya letupan kecil untuk memisahkan diri dari NKRI. "Harus dilakukan konsolidasi, komunikasi, silaturahim bersama-sama tokoh-tokoh masyarakat, gubernur, wali kota, Polri, dan lainnya," katanya.
Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum mengusut dan membongkar pihak yang berada di belakang Gerakan Minahasa Merdeka. "Aparat keamanan, dalam hal ini TNI, Polri, dan BIN perlu cepat mengungkap secasa jelas siapa pihak dibelakang munculnya isu ini," kata Abdul Kharis.Menurutnya, kelompok yang menuntut referendum untuk lepas dari wilayah NKRI merupakan benih separatisme. Termasuk bila Gerakan Minahasa Merdeka ini ingin mengajukan referendum dan memisahkan diri dari NKRI.
Karena itu ia berharap benih separatisme ini harus segera disikapi pemerintah secara jelas dan tegas, sebelum akhirnya mengancam keutuhan wilayah NKRI. "Isu Minahasa Merdeka jangan sampai menular ke wilayah lain menjadi gerakan yang massif," terangnya.
Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis menilai, Jokowi tidak bisa hanya membiarkan gerakan yang mendeklarasikan Minahasa Merdeka tersebut. Sebab, menurutnya jika deklarasi tersebut dibiarkan, akan menimbulkan persepsi lain yang lebih fatal. Yakni persepsi kalau pendukung Ahok dibiarkan, tapi mereka yang kontra Ahok dianggap makar."Jangan sampai persepsi seperti itu muncul di publik karena membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Margarito. (jpnn/rol/jfr)