Suasana tes CPNS bebrapa tahun lalu. Suasana tes CPNS bebrapa tahun lalu.

JAKARTA – Moratorium rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) berakhir tahun depan. Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) tidak serta merta membuka seluruh pintu. Hanya PNS untuk formasi pada bidang khusus yang akan mereka terima.
PNS bidang khusus tersebut meliputi hakim, petugas imigrasi, dan lembaga pemasyarakatan (lapas). ”Itu sudah kajian Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan MA (Mahkamah Agung),” kata Menpan dan RB Asman Abrur kemarin (16/5).
Keputusan mengakhiri moratorium PNS bidang khusus dilandasi beberapa hal. Di antaranya kekurangan hakim yang sudah dilaporkan oleh MA serta kebutuhan Kemenkumham. PNS bidang umum masih moratorium karena jumlahnya berlebih. ”Karena tenaga administratif masih mendominasi,” ucap Asman.
Berdasar data Kemenpan dan RB, persentase tenaga administratif mencapai 62 persen dari total keseluruhan PNS. Karena itu, pemerintah belum membuka moratorium PNS bidang umum. ”Untuk (PNS bidang) umum masih kami moratorium. Yang khusus kami buka,” tegas menteri kelahiran 1961 itu.
Namun demikian, Asman belum bisa merinci jumlah keseluruhan PNS yang akan diterima. Baik untuk instansi yang berada di bawah koordinasi Kemenkumham maupun MA.  Selain PNS bidang khusus, sambung dia, pemerintah juga membuka pintu untuk PNS lain. ”Bidang kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.
Ketika dikonfirmasi, hakim yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA D. Y. Witanto menyampaikan, MA kekurangan banyak hakim. Jumlahnya sesuai yang pernah dilaporkan oleh Ketua MA Hatta Ali. ”Kebutuhan hakim seluruhnya 4.000,” ungkap dia kepada Jawa Pos.
Lantaran angka itu terlalu tinggi, MA mengusulkan sebanyak 1.800 hakim kepada Kemenpan dan RB. ”Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak,” terang Witanto. Hanya saja, usulan itu tidak sepenuhnya diterima. Terakhir, kata dia, Kemenpan dan RB mengkonfirmasi akan menerima 1.684 hakim.
Meski jauh dari angka yang diusulkan oleh MA, mereka mengapresiasi langkah pemerintah. Mereka berencana menyebar 1.684 hakim itu ke beberapa daerah. ”Karena saat ini banyak pengadilan yang hanya punya satu majelis,” jelas Witanto. Contohnya Pengadilan Negeri Andoolo di Sulawesi Tenggara.
Sementara itu, Kepala Humas dan Umum Agung Sampurno menjelaskan, instansinya memang kekurangan tenaga. Sampai saat ini, ada 7.800 yang bertugas di bawah naungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. ”Di seluruh Indonesia dan luar negeri,” ucap pria yang akrab dipanggil Agung itu.
Menurut Agung, angka tersebut belum memenuhi kebutuhan. Untuk sampai jumlah ideal, instansinya butuh 10 ribu tambahan petugas. Koordinasi dengan Kemenkumham maupun Kemenpan dan RB terkait akan tersebut sudah dilakukan. ”Jumlah pastinya (usulan diterima) harus saya verifikasi,’ ujarnya.
Sebelumnya, Menkumham Yassona H. Laoly sudah sempat menyampaikan bahwa Kemenpan RB menyetujui usulan untuk menambah petugas imigrasi dan lapas. Angka yang disetujui dari usulan mereka sebanyak 16 ribu petugas baru. Seluruhnya akan direkrut tahun depan.(jpg/kai)