Hanya di Era Presiden Jokowi, Derajat Perppu jadi Murahan

  • Monday, Jul 17 2017

JAKARTA - Pemerintah banjir kritikan lantaran nekat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Salah satu kritik pedas dinyatakan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago. Menurut alumni UIN Ciputan itu, mengenai pembubaran ormas tanpa melalui jalur pengadilan, hanya memberikan preseden buruk bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. “Citra yang muncul di masyarakat yang melek media dan politik bahwa hanya di era Presiden Jokowi, derajat perppu jadi murahan, padahal selevel UU, ini malah diobral," kata Pangi pada JawaPos.com, Minggu (16/7). Dia menjelaskan, dengan dikeluarkannya Perppu tentang Ormas menjadi sinyal bahwa Presiden tidak mau mengambil jalan pembubaran ormas melalui UU Nomor 17 Tahun 2013. Pasalnya, dianggap terlalu panjang, berliku, berbelit-belit, dan membutuhkan waktu sekitar enam bulan. “Ini semua kan demi mencegah benih otoritarian, dan mencegah perilaku represif rezim membubarkan ormas sesuai selera penguasa," tutur Pangi. Pangi menilai, ormas yang dianggap berseberangan dan bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah bisa dibidik lewat Perppu tentang Ormas untuk dibubarkan. "Lewat perppu tersebut memang terlihat begitu mudah penguasa membubarkan ormas," ucapnya. (jpg/kox)