RUNWAY: Foto udara runway Bandara Sultan Babullah Ternate. ERWIN SYAM/MALUT POST RUNWAY: Foto udara runway Bandara Sultan Babullah Ternate. ERWIN SYAM/MALUT POST

JAKARTA – Kondisi fasilitas Bandar Udara Sultan Babullah Ternate yang tergolong memprihatinkan diprediksi bakal segera mengalami perubahan. Pasalnya, tahun ini Babullah kecipratan puluhan miliar untuk revitalisasi. Pemerintah pusat sendiri menargetkan pembangunan dan pengembangan delapan bandara dalam proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp 19,83 triliun. Proyek ini paling lambat rampung pada 2019. Prasarana tersebut diharapkan meningkatkan konektivitas serta memacu pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
Kedelapan proyek itu adalah pembangunan Bandara Kertajati di Jawa Barat senilai Rp 3,7 triliun, Bandara Kulonprogo di Yogyakarta Rp 9,3 triliun, dan Bandara Sebatik di Kalimantan Utara Rp 1,3 triliun.
Proyek lainnya adalah revitalisasi Bandara Sultan Babullah di Malut senilai Rp 48,6 miliar, pengembangan Bandara Radin Inten II di Lampung Rp 416 miliar, pengembangan Bandara Tjilik Riwut di Kalimantan Tengah Rp 588 miliar, revitalisasi Bandara Syamsuddin Noor di Kalimantan Selatan Rp 2,3 triliun, dan pengembangan Bandara Ahmad Yani di Jawa Tengah senilai Rp 2,18 triliun.
Seluruh program pembangunan dan pengembangan bandara itu masuk dalam proyek strategis nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 58/2017 tentang Perubahan atas Perpres No 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Agus Santoso mengatakan, setiap proyek bandara yang ditetapkan sebagai PSN dalam Perpres No 58/2017 dinilai mampu mengembangkan potensi perekonomian daerahnya masing-masing.
Hal tersebut sesuai dengan poin ketujuh dalam sembilan agenda prioritas Presiden Joko Widodo, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. “Kami pacu terus pembangunan bandara yang termasuk PSN tersebut pada tahun ini dan tahun depan. Sebagian bandara ada yang sudah beroperasi tapi terus dikembangkan. Namun, ada pula bandara yang benar-benar baru,” kata Agus di Jakarta, Kamis (7/9).

Taraf Internasional
         Tak hanya Bandara Babullah yang mendapat perhatian Pempus. Bandara Leo Wattimena di Pulau Morotai pun bakal mendapat sentuhan Pempus. Daya tarik Pulau Morotai benar-benar dimanfaatkan pemerintah untuk menarik wisatawan. Pemerintah sendiri melakukan upaya untuk mengejar target 20 juta wisatawan mancanegara setiap tahunnya yang berkunjung ke Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak bandara-bandara internasional yang melayani rute penerbangan dari maupun menuju luar negeri.
Agus Santoso mengatakan, untuk mendukung target dari pemerintah tersebut, pihaknya berencana akan kembali mengoperasikan bandara Internasional. Setidaknya ada dua bandara yang akan diubah menjadi taraf internasional, salah satunya adalah Bandara Leo Wattimena Morotai. "Ada beberapa bandara yang ditingkatkan untuk menjadi bandara internasional," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (7/9).
Selain Leo Wattimena, bandara lain yang hendak ditingkatkan tarafnya adalah Bandara Silangit di Sumatera Utara. Dipilihnya kedua bandara tersebut melihat potensi wisatawan mancanegara ke daerah tersebut yang diprediksi sangat besar. "Seperti Silangit kita akan tingkatkan menjadi bandara internasional. Selain Silangit ada Morotai," jelasnya.
Meskipun begitu, lanjut Agus, pihaknya terlebih dahulu harus mengkaji. Hal ini agar tidak ada kejadian di masa lampau yang justru malah memberikan bumerang kepada bandara tersebut dengan label bandara internasional.
Bagaimana tidak, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, saat ini ada 28 bandara di Indonesia yang memiliki status internasional. Namun dalam kenyataannya, tidak semua bandara internasional tersebut memiliki penerbangan. "Karena kita tidak ingin kejadian seperti Bandara Belitung terulang, status internasional dikeluarkan sejak 10 bulan lalu, tapi sampai sekarang tidak ada penerbangan dari dan ke luar negeri," kata Agus.
Oleh karena itu, Agus memberikan waktu kepada dua bandara tersebut agar dalam satu bulan memberikan penerbangan internasional. Baik itu ke dalam maupun menuju luar negeri. "Tapi kami memberikan batasan dalam waktu sebulan harus ada batasan jadwal penerbangan internasional yang dari luar negeri," kata Agus.

Bandara Sipil
       Selain menuju taraf internasional, rencana lain juga telah disiapkan pemerintah pusat untuk Bandara Leo Wattimena. Yakni pengalihan status dari bandara militer ke sipil. Kemenhub menyatakan, tahun ini ada empat bandara militer yang tengah dalam proses beralih fungsi menjadi bandara sipil. Selain untuk mengakomodasi tingginya mobilisasi masyarakat, hal tersebut juga dilakukan untuk menggeliatkan pariwisata.
Agus Santoso mengungkapkan, selain Leo Wattimena, bandara lain yang akan dialihstatuskan adalah Bandara Wiriadinata di Tasikmalaya, Bandara Wirasaba di Purbalingga, dan Bandara Ranai di Natuna. "Pertama bandara militer yang akan jadi bandara sipil itu sesuai arahan Pak Presiden itu yang di Tasikmalaya. Minta 2 bulan selesai, tapi 2 hari sudah bisa didarati Wings Air. kemudian Bandara Wirasaba yang ada di Purbalingga, ini juga dari TNI akan dioperasikan untuk sipil," jelas Agus.
Secara khusus untuk Bandara Morotai, kata Agus, dikembangkan sebagai layanan sipil untuk mendukung sektor pariwisata sejarah dan bahari di Maluku Utara. Bandara yang saat ini masih dikelola TNI AU ini punya keterikatan sejarah dengan Perang Dunia II. "Nomor 3 Morotai atau Bandara Pitu. Namanya pitu (tujuh dalam Bahasa Jawa) karena dulu ada 7 runway untuk perang. Tapi yang dilestarikan dan diperluas itu hanya salah satu. Kemudian keempat itu bandara di Natuna. Jadi ada 4 bandara yang tahun ini berfungsi dari militer ke sipil," ungkap Agus.
Untuk Bandara Ranai di Natuna, sudah mulai resmi beroperasi menjadi penerbangan sipil pada Mei 2017 lalu. Dia melanjutkan, selain 4 bandara yang beralih fungsi untuk penerbangan sipil, ada 3 bandara lainnya yang sebelumnya merupakan milik pemerintah daerah dan tengah dikembangkan untuk jadi bandara komersial. "Ada 3 bandara di tapal kuda di Jawa Timur. Mereka punya kekhasan, Pemda yang bangun sendiri, dia bebaskan tanahnya dan bangun runway dan terminal sampai apron, semuanya dibangun sendiri. Pertama Bandara Trunojoyo di Sumenep, kedua Bandara Notohadinegoro di Jember, dan ketiga Blimbingsari di Banyuwangi," tandas Agus.(inv/dtc/okz/kai)