BARANG BUKTI: Penyidik KPK menunjukkan barang bukti operasi tangkap tangan (OTT) Hakim Pengadilan Tinggi dan Anggota DPR RI disaksikan Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto (kiri), Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kedua kiri) dan Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi (kanan) saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (7/10).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS BARANG BUKTI: Penyidik KPK menunjukkan barang bukti operasi tangkap tangan (OTT) Hakim Pengadilan Tinggi dan Anggota DPR RI disaksikan Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto (kiri), Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kedua kiri) dan Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi (kanan) saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (7/10).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

JAKARTA – Sedikitnya lima orang telah diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu diantaranya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono dan Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha.
Usai penangkapan tersebut, KPK melakukan penggeledahan di tiga tempat berbeda. "Hari ini tim penyidik KPK lakukan penggeledahan di satu lokasi di Jakarta dan dua lokasi di Manado," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Minggu (8/10).
Febri mengatakan penggeledahan di Jakarta dilakukan di rumah dinas Aditya Anugrah Moha di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Kalibata, Jakarta Selatan. Di Manado, kata Febri, ada dua tim yang secara paralel bergerak. Dua lokasi yang digeledah yaitu Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara dan rumah dinas Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono. "Dari tiga lokasi tersebut penyidik menyita barang bukti elektronik dan dokumen," ujar Febri.
Febri mengatakan barang bukti yang disita KPK itu terkait dengan proses penanganan perkara terdakwa Marlina Moha Siahaan dalam perkara tindak pidana korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2010.
Eks Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Manado pada Juli lalu. Anak Marlina, Aditya, diduga menyuap ketua majelis hakim perkara, Sudiwardono. Uang itu diduga untuk memengaruhi putusan banding dan agar penahanan tidak dilakukan.
KPK juga menyita rekaman closed circuit television (CCTV) dan bukti pemesanan hotel di kawasan Pecenongan, Jakarta. Hotel itu diduga menjadi lokasi penyerahan uang dari Aditya kepada Sudiwardono pada Jumat, 6 Oktober malam. Keduanya juga ditangkap KPK di hotel tersebut.
Terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengaku kecewa lagi-lagi lembaga peradilan tercoreng adanya kasus dugaan suap. Apalagi yang ditangkap adalah Ketua Pengadilan Sulawesi Utara. "Intinya, Mahkamah Agung (MA) belum mampu membersihkan diri sendiri," tegas Boyamin Saiman, Sabtu (7/10).
Boyamin Saiman menambahkan, untuk mengurangi praktik korupsi di dalam tubuh peradilan harus ada langkah radikal. Dia menyarankan, supaya MA memotong satu generasi dengan cara mempercepat pensiun hakim. Kemudian, berikan pendidikan kepada hakim-hakim yang baru.
Tujuannya jelas, supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum khusunya korupsi. "Potong satu tahun generasi dengan cara percepat pensiunnya hakim-hakim yang tidak berprestasi," kata Boyamin Saiman.
Lebih lanjut menurut Boyamin Saiman, MA juga harus melakukan assessment seperti melakukan psikotest dan pembenahan secara menyeluruh. Dalam assessment, itu apabila ditemukan hakim yang tidak jujur dan berprilaku buruk maka harus dilakukan pembenahan. "Pembenahan hakim itu cukup diberi jatah sidang perkara krimininal biasa yang pelaku dan korbannya dari pihak orang tidak mampu. Itu sebagai penutup peluang suap," pungkasnya.
Saat ini berdasarkan informasi yang diperoleh JawaPos.com, kelima orang tersebut sudah berada di Gedung Merah Putih KPK. Mereka saat ini sedang menjalani pemeriksaan 1x24 jam untuk menentukan status hukum selanjutnya.(jpg/tmp/kai)