JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyiapkan dana Rp 607 miliar untuk menerangi Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Dana tersebut bersumber dari Anggaran PLN, dengan harapan dapat menyambung 20.049 pelanggan baru di dua wilayah provinsi tersebut. Dana itu untuk menerangi 179 desa yang tengah difoksukan pada tahun ini.
Dari 2.399 desa yang ada di Maluku-Malut, hingga saat ini PLN mencatat jumlah desa yang telah dilistriki oleh PLN sebanyak 1.680 desa. Diantaranya 798 desa dari total 1.200 desa di Provinsi Maluku, dan 882 desa berlistrik dari 1.199 desa di Malut. ”Hingga Agustus 2017, rasio elektrifikasi PLN di Maluku tercatat sebesar 78,59 persen, dimana target untuk rasio elektrifikasi Provinsi Maluku hingga akhir tahun 2017 yaitu sebesar 79,10 persen," kata General Manager PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara Djoko Dwijatno.
Sedangkan untuk Malut, hingga Agustus 2017 tercatat rasio elektrifikasi telah mencapai angka 77,99 persen. Angka ini sudah melebihi target hingga akhir tahun 2017 yaitu sebesar 77,41 persen.
Adapun untuk jumlah pelanggan PLN yang ada di Provinsi Maluku dan Malut hingga September 2017 yaitu sebanyak 522.581 pelanggan. Jumlah tersebut tentunya terus bertambah dengan presentase pertumbuhan sebesar 3,99 persen.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, PLN akan terus mengucurkan dana untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan daerah Indonesia Timur, meskipun PLN sendiri akan mengalami kerugian.
Menurutnya, PLN merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang memiliki tugas memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang hingga kini belum menikmati listrik. "Mereka adalah orang Indonesia. Selama ini tidak pernah menikmati listrik," tutur Sofyan, Jumat (6/10).
PLN juga berupaya terus menambah pasokan listrik di wilayah Indonesia Timur yaitu Maluku dan Papua dengan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Pembangkit jenis tersebut dipilih agar lebih mudah diangkut. Pasalnya, untuk menerangi wilayah tersebut PLN menghadapi kesulitan akses menuju lokasi yang menjadi sasaran untuk dilistriki.(bis/kai)