Suasana Beljar Mengajar dikelas Suasana Beljar Mengajar dikelas

JAKARTA – Rekening para guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan akan bertambah gendut. Pasalnya, Kementerian Keuangan mengalokasikan dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2018. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 58,29 triliun.
Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan, anggaran tersebut naik 4,9 persen jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBNP 2017 yang sebesar Rp 55,57 triliun. "Di RAPBN 2018 Rp 58,293 triliun, naik dari APBN-P 2017 yang sebesar Rp 55,573 triliun, naik 4,9 persen," kata Boediarso di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/10).
Meski alokasi anggarannya naik, Boediarso memastikan untuk penerimanya mengalami penurunan. Tunjangan profesi ini diberikan kepada guru yang berstatus PNS dan memiliki sertifikat yang ada di daerah. "TPG untuk 1.230.282 guru turun dibanding tahun sebelumnya 1.310.696. Mungkin karena ada yang sudah pensiun dan lain-lain," jelasnya.
Tak hanya itu, Boediarso menyebutkan, dalam RAPBN 2018 juga dialokasikan untuk tambahan penghasilan para guru yang berstatus PNS, anggarannya sebesar Rp 978,11 miliar di RAPBN 2018 dari APBNP tahun ini yang sebesar Rp 1,4 triliun. "Tambahan penghasilan turun 30,1 persen. Jumlah penerima juga turun dari 405.615 orang guru menjadi 265.038 guru. Karena bisa saja tadinya belum bersertifikat menjadi bersertifikat, karena adanya pensiun. Teknisnya bisa ditanyakan di Kemendikbud," ungkapnya.
Lebih lanjut Boediarso menjelaskan, besaran alokasi per guru untuk tambahan penghasilan sebesar Rp 250 ribu per orang, sedangkan untuk TPG PNSD berdasarkan jenis sertifikatnya. "Kalau TPG tergantung pada sertifikasi. Kan ada guru SD, SMP, SMA. Itu kan beda-beda," tuturnya.
Dengan begitu, pada RAPBN 2018 telah dialokasikan dana untuk TPG PNSD dan tambahan penghasilan guru PNS di daerah menjadi Rp 59,26 triliun, di mana TPG Rp 58,29 triliun, dan tambahan penghasilan Rp 978,11 miliar.

Honorer Merana
       Bertolak belakang dengan nasib guru PNS, tenaga guru honorer SMA/SMK di Maluku Utara masih terus mengurut dada. Bagaimana tidak? Sejak dialihkan pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi di 2017 ini, upah kerja mereka baru dibayarkan untuk satu bulan. Itu berarti, honor sembilan bulan sisanya masih digantung Pemprov.
Kondisi yang memprihatinkan ini membuat sebagian guru honorer mulai meninggalkan tugasnya mengajari para siswa. Mereka terpaksa putar otak mencari penghasilan dari pekerjaan lain. Di sisi lain, pihak sekolah mengaku amat membutuhkan tenaga mereka. ”Mereka juga manusia. Kalau tidak dibayar selama sembilan bulan, mereka mau makan apa? Kebutuhan keluarga mereka siapa yang penuhi?" ungkap Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Malut Saleh Abubakar, Senin (9/10).
Kepala sekolah SMA Islam Ternate ini mengatakan, keluhan pengabaian kebutuhan guru honorer ini sudah disampaikan berulang kali. Namun tampaknya tidak pernah menjadi perhatian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD). Padahal masalah pendidikan merupakan salah satu dari visi misi besar Gubernur yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Ini masalah kebutuhan. Sebagai pejabat teknis harus lebih peka. Sekolah-sekolah sangat butuh akan keberadaan guru honorer ini," tuturnya.
Saleh juga mendesak Gubernur menegur Kadikbud Malut dan Kaban PKPAD. Keduanya dianggap tak mampu menjalankan amanah Gubernur. "Kedua pejabat ini harus dievaluasi, karena tidak punya rasa kepekaan terhadap kondisi pendidikan saat ini. Padahal ini menyangkut pelayanan dasar," katanya.
Terpisah, Kadikbud Imran Jakub kepada Malut Post mengaku telah beberapa kali menyampaikan permintaan pencairan hak guru honorer ke BPKPAD. Hanya saja, kondisi keuangan daerah yang masih minim anggaran membuat permintaan tersebut sulit direalisasikan. "Ini sudah menjadi perhatian kami, karena itu sudah diusulkan sejak lama. Tapi memang kondisi keuangan daerah seperti itu, mau bagaimana lagi," ucapnya.
Sejak pengalihan kewenangan, tiap bulan Pemprov harus mengalokasikan dana sebesar Rp 1,6 miliar khusus untuk membayar upah tenaga guru honorer. Total guru honorer SMA/SMK di Malut sendiri mencapai 2.200 orang. Sementara honor yang mereka terima per bulan Rp 750 ribu untuk masing-masing orang. "Persoalannya hanya terhambat di Keuangan saja," katanya.
Sementara Kepala BPKPAD Ahmad Purbaja saat dikonfirmasi membenarkan pengajuan permintaan yang dilakukan Dikbud. Menurutnya, pengajuan tersebut bernilai Rp 1 miliar lebih. Namun permintaan itu sudah sangat lama. "Itu Dikbud buat permintaan sudah lama, tapi setelah itu tidak diajukan lagi, sehingga belum sempat diproses," tandasnya.(udy/dtc/kai)

Pendapatan Guru PNS 2017 Berdasarkan PP 30/2015


* Golongan I (MKG 0 sampai 27 tahun)
Rp 1.486.500 (Ia) sampai Rp 2.558.700 (IVd)

* Golongan II (MKG 0 sampai 33 tahun)
Rp 1.926.000 (IIa) sampai Rp 3.638.200 (IId)

* Golongan III (MKG 0 sampai 32 tahun)
Rp 2.456.700 (IIIa) sampai Rp 4.568.800 (IIId)

* Golongan IV (MKG 0 sampai 32 tahun)
Rp 2.899.500 (IVa) sampai Rp 5.620.300 (IVd)

o TPG diterima tiap bulan sebesar satu kali gaji pokok
* Pada 2018, pemerintah menaikkan alokasi TPG menjadi Rp 58,29 T (naik 4,9%)

Ket:
MKG=Masa Kerja Golongan