JAKARTA - Pasca Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas resmi diundangkan di DPR RI, melalui mekanisme voting, Selasa (24/10) lalu. Muncul pelbagai ajakan di sosial media agar umat Islam tidak memilih partai yang mendukung Perppu tersebut di pilkada serentak 2018 ataupun pemilu 2019. Seruan lewat berbagai macam gambar meme di jagad maya inipun menurut sejumlah pengamat politik adalah hal yang wajar sebagai bentuk kekecewaan umat Islam, terhadap tujuh parpol, yang telah memenangkan perppu tersebut. "Wajar. dan saya pun memprediksi resiko yang harus ditanggung oleh tujuh parpol itu adalah tergerus elektabilitasnya di pemilu nanti dari pemilih muslim," ucap pengamat politik Syarwi Pangi Chaniago kepada INDOPOS (Jawa Pos Group), Rabu (25/10).
Sebagaimana diketahui, pada Selasa (24/10) melalui voting di sidang paripurna, keputusan itu diambil setelah 314 anggota dewan yang berasal dari PDIP, PKB, PPP, Nasdem, Hanura dan Demokrat menyatakan menyetujui Perppu tersebut, meski 131 anggota dewan dari PAN, PKS, Gerindra, menolak. Mengapa demikian? Menurut pengamat politik Syarwi Pangi Chaniago, Perppu Ormas dipahami oleh publik sebagai upaya menggerus ormas Islam yang berseberangan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi. "Sangat mungkin, ketujuh partai itu, khususnya PDIP, Golkar, Nasdem dan Hanura akan dijauhi pemilih muslim. Selain memang mereka tak punya basis massa muslim, mereka juga terkesan ingin mengkebiri ruang gerak umat Islam lewat perppu Ormas," ujarnya.
    Selain itu, keempat partai itu, selama rezim Jokowi berkuasa banyak mengeluarkan kebijakan yang memberikan kesan kepada masyarakat seakan bermusuhan dengan umat Islam. Dukungan rezim kepada Ahok dan berbagai upaya melindungi Ahok dari jeratan kasus penistaan agama membuat rezim mengambil pilihan-pilihan kebijakan yang sangat merugikan umat Islam. Lalu setelah Ahok kalah, politik balas dendampun digulirkan secara membabi buta, ulama-ulama yang terlibat pada aksi 212 ditangkapi dan dikriminalisasi dengan tuduhan macam-macam dan terkesan mengada-ada. "Jadi kita lihat saja seberapa mampu PDIP, Golkar, Hanura dan Nasdem mengembalikan popularitasnya ditengah kekecewaan yang sangat parah terhadap partai, mengingat waktu pertarungan tinggal 2 tahun lagi," katanya.
Lalu bagaimana dengan PPP, PKB dan Partai Demokrat? Pangi menjelaskan bahwa ketiga partai itu meski mendukung dengan syarat adanya revisi, hal itu juga tetap berdampak. Direktur Voxpol Center ini menerangkan bahwa publik hanya tahu pada dua pilihan saja. Mendukung atau menolak. "Dan bukan pada posisi keragu-raguan. Dukung dengan catatan yaitu sama saja tetap mendukung. Dan ini juga beresiko dijauhi pemilih muslim," ucapnya.
Untuk PKB dan PPP yang memang memiliki basis massa Nahlatul Ulama, baginya tidak akan mengalami perkembangan suara. "PPP dan PKB memang punya basis massa mulsim. Tapi dengan mendukung Perppu Ormas serta ikut mendukung Ahok, suaranya akan stagnan dan cenderung menurun," ujarnya. "Dan pastinya Partai Demokrat, meski di Pilkada DKI tak mendukung Ahok, tapi pemilih muslim melihat bahwa partai ini kini sedang berbelok arah. Dan suara pemilih muslim yang selama ini memilih ketiga partai itu akan beralih ke PKS, PAN dan Gerindra," pungkasnya menambahkan.
Pengamat politik Karyono Wibowo turut menerangkan bahwa para partai pendukung Perppu Ormas memang harus mewaspadai tergerusnya suara di pemilu 2019 nanti. "Hal itu jika isu Perppu  dijadikan propaganda terus menerus untuk membentuk opini publik, maka harus diwaspadai oleh  agar terbangun stigma bahwa partai pendukung perppu tidak berpihak pada umat Islam," ujarnya.
Meski begitu, dirinya menampik penurunan suara akan terjadi secara signifikan. Mengingat sejatinya pemilih Islam sudah terbagi-bagi sejak dulu. "Pemilih Islam di negara ini jumlahnya lebih dari 90 persen. Ada yang menjadi segmen pemilih partai Islam, ada juga yang memilih partai yang tidak berhaluan agama atau yang sering disebut sebagai partai nasionalis. Artinya pemilih muslim sudah terpolarisasi sejak lama. Dari hanya cuma tiga partai PDI, Golkar dan PPP," ucapnya.
Lalu di era reformasi, kata Karyono, sejumlah parpol juga sudah menunjukkan basis massa Muslim. "Yang Nahdliyin cenderung memilih PKB meskipun tidak seluruhnya. Yang Muhammadiyah cenderung memilih PAN meskipun tidak seluruhnya. Yang aliran Salafi, tarbiyah cenderung memilih PKS meskipun tidak seluruhnya. Dan PPP umat islam yang menampung dari ketiga aliran itu. Jadi andaikan kurang suaranya, ya tidak terlalu signifikan," tuturnya.
Hal itu, kata Karyono juga bisa dilihat dari hasil survei yang memetakan kemana pilihan pemilih muslim menentukan pilihannya. Faktanya, dengan munculnya isu PERPPU Nomor 2 dan isu anti Islam yang dialamatkan ke Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan ternyata tidak berpengaruh signifikan. "Justru menurut hasil survei SMRC, INDIKATOR, CSIS, dll menunjukkan elektabilitas Jokowi dan PDI Perjuangan justru paling atas. Bagi awam fenomena ini nampak anomali tetapi itulah faktanya," terangnya. Selain itu, fakta yang tidak terbantahkan adalah selama pemilu di Indonesia, yang tampil sebagai pemenang justru bukan partai Islam melainkan partai yang berhaluan nasionalis.
    Di pemilu tahun 1955 pemenangnya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). Pemilu 1971 dan selama masa orde baru berkuasa pememangnya adalah Golkar. Pemilu tahun 1999  di era reformasi pemenangnya adalah PDI Perjuangan. Lalu pemilu tahun 2004 Partai Golkar kembali memenangkan pemilu. Tahun 2009, Partai Demokrat tampil sebagai pemenang. Lalu pemilu 2014 PDI Perjuangan kembali menjadi juara satu. "Semua partai pemenang justru partai berhaluan nasionalis, padahal mayoritas pemilih beragama Islam. Fakta tersebut mestinya menjadi bahan koreksi dan evaluasi partai yang berhaluan Islam," imbuh Karyono menambahkan.(jpg/kai)