Oleh: Risman A.M Djen



Momen kampanye adalah momen pendeklarasian diri oleh tiap-tiap partai politik yang mengusungkan kandidat yang akan bertarung merebut kursi kekuasaan. Hal ini telah menjadi hajatan yang rutin pada waktu menjelang pemilihan umum di tiap-tiap daerah, dan dimeriahkan oleh masyarakat yang ikut menginterfensi proses demokrasi langsung ini. Namun, ada hal yang tak layak dan juga tidak seharusnya di contohkan oleh partai politik.
Pada tanggal 27 Juli 2015 lalu ada berbagai macam partai politik yang melakukan aksi kampanye, yang didukung dengan antusias sebagian masyarakat Ternate selaku simpatisan atau relawan. Namun pemandangan ini terlihat kurang etis ketika ada pelibatan anak-anak usia dini dalam pendeklarasian tersebut. Seperti ini tentu akan mengacaukan kerangka berpikir anak bangsa.
Mestinya mereka diikutsertakan dalam proses pendidikan yang layak baik sebelum pilkada maupun sesudah pilkada. Mereka tidak mestinya dilibatkan secara praktis. Bahkan mirisnya lagi, mereka melakukan aksi ugal-ugalan di atas truk dan speda motor. Menurut saya hal semcam ini akan mempengaruhi lingkungan dan cara berpikir mereka.
Partai politik mestinya menyediakan sebuah wadah pendidikan politik bagi mereka. Salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai penghubung antara rakyat dan negara. Dan itu bagian dari upaya mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Parpol bisa memanfaatkan dana yang dihibahkan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), guna menjalankan salah satu fungsi pendidikan politik kepada masyarakat atau konstituennya. Namun, apakah tugas dan fungsi tersebut sudah diimplementasikan? Jikalau sudah, maka bentuk pendidikan politik seperti apa yang telah dijalankan oleh partai politik?
Bagi saya, partai politik saat ini gagal melakukan suatu proses rekrutmen, dan belum menjalankan fungsinya secara baik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam memberikan pendidikan politik kepada setiap masyarakat. Akibatnya, masyarakat kita semakin tidak dewasa dalam menanggapi proses demokrasi yang ada di bangsa ini. Dan pada akhirnya berujung pada suatu kekacauan yang merugikan negara. Karl Marx mengatakan bahwa timbulnya konflik adalah akibat dari adanya pertentangan kelas antara kaum borjois dan kaum proletar, maka saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa munculnya konfik adalah akibat dari adanya perbedaan kepentingan elit politik. Ini yang sering tidak disadari masyarakat banyak.
Komisi Pemilihan Umum(KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu juga seharusnya menegur partai politik yang mengikutsertakan anak-anak  dalam momen kampanye. Karena ini merupakan sikap yang tidak mendidik generasi, generasi yang seharusnya dibekali dengan ilmu pengetahuan yang matang, malah dilibatkan dalam suatu momen yang bahkan sama sekali mereka belum mengetahui tentang politik, pesta demokrasi dan lain sebagainya.
Filsuf abad pertengahan, Thomas Aquinas pernah mengatakan bahwa untuk menerapkan suatu bentuk pemerintahan pada suatu Negara maka harus dilihat dari budaya serta pengetahuan masyarakat dalam negara itu. Jika pengetahuan masyarakat tersebut telah matang secara kolektif, maka system demokrasi pantas diterapkan dalam negara tersebut. Sementara pelibatan anak-anak dalam deklarasi atau kampanye nanti bukan sesutau yang mendidik.
Hal ini juga patut menjadi soal yang harus kita pikirkan bersama. Karena bangsa ini telah rancu dari aspek paradigm. Sudah seharusnya partai-partai politik serta kaum intelektual di bangsa mengambil peran dalam mentransformasikan pengetahuan. Ujungnya menciptakan kemandirian politik yang baik untuk bangsa ini kedepan.
Budaya demokrasi kita dalam setiap momen politik harus dibarengi dengan pendidikan yang matang kepada masyarakat. Alasan mengapa petani, nelayan dan para budak di Yunani tidak diikutsertakan dalam proses politik Negara, kerena mereka hanya sibuk mengurus pekerjaannya masing-masing dan tidak mempunyai waktu untuk mempelajari politik, sehingga mereka tidak diikutsertakan dalam proses demokrasi.
Namun kita tentu tidak mau hal itu terjadi di Indonesia dan Maluku Utara khususnya. Karena system politik dan budaya berdemokrasi kita bersifat partisipan. Tentunya untuk mewujudkan budaya politik partisipan, maka dibutuhkanlah pendidikan politik yang matang dan objektif untuk diberikan pada tiap masyarakat. Tujuannya agar pesta demokrasi ini tergolong rasional.
Mewujudkan politik yang mendidik sudah seharusnya diiplementasikan oleh setiap partai politik dan lembaga penyelenggaraan pemilu. Agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang benar-benar  dewasa dalam bertindak, bersikap terutama menyangkut soal-soal politik demi mewujudkan demokrasi yang rasional di negeri ini. Bukan sebaliknya, mewujudkan politik yang merusak konstruksi berpikir masyarakat dan generasi mendatang. (*)