Oleh: Amanah Upara, S.IP, M.IP
Dosen Ilmu Politik & Pemerintahan UMMU
 


     Eksistensi partai politik di Indonesia akhir-akhir ini mendapatkan soratan yang luar biasa dari publik, baik melalui media televisi, media massa, media elektronik dan internet. Hal ini karena banyak kader partai politik, baik yang ada di eksekutif dan legislatif terjerat kasus korupsi. Menurut mantan Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, setelah reformasi sejak 1999 sampai tahun 2015 daerah otomi baru di Indonesia sebanyak 542, yang terdiri atas 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Namun sangat disayangkan dari 542 daerah otonomi di Indonesia 335 kepala daerah-wakil kepala daerah tejerat kasus korupsi. Yang terdiri atas gubernur 23 orang/wakil gubernur 7 orang, bupati 185 orang/wakil bupati 54 orang, dan walikota 48 orang/wakil walikota 18 orang. Selain itu, di tahun 2017 ini, terdapat beberapa kader partai politik yang mejabat sebagai gubernur, bupati dan walikota yang ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK yakni Gubernur Bengkulu, Walikota Batu, Bupati Pemakasan, Bupati Batu Bara, Bupati Buton, Bupati Madura, Walikota Cilegon, Walikota Tegal, Bupati Kutai Kartanegara dan beberapa anggota DPR/DPRD.
     Melihat kenyataan bobroknya etika politik dan moral kader partai seperti ini, pertanyaan yang muncul kemudian. Adakah partai politik di Indonesia? Kalau misalnya ada, mengapa partai politik seakan-akan membiarkan kader partainya melakukan korupsi? Padahal menurut elit partai, kader-kadernya yang terpilih menjadi calon kepala daerah dan calon anggota legislatif merupakan kader terbaik. Hal ini karena mereka lulus mengikuti seleksi atau konvensi calon kepala daerah dan calon anggota legislatif yang ketat yang dilakukan oleh partai menjelang Pemilu baik Pilkada maupun Pileg. Namun pada kenyataannya, kader partai yang diusung tersebut setelah menjadi kepala daerah dan anggota legislatif ternyata sebagian besar terjerat kasus korupsi.
     Memang benar secara konstitusi partai politik di Indonesia ada, namun sampai saat in partai politik belum bisa menjelankan fungsinya dengan baik terutama fungsi rekrutmen dan fungsi kaderisasi. Problem kaderisasi partai di Indonesia secara umum adalah adanya pertentangan antara kader yang meniti karir kepartaian dari bawah dengan kader yang memiliki resources yang sangat dibutuhkan serta bukan kader partai tetapi memiliki resources seperti massa atau dana yang banyak. Mereka yang memiliki resources baik kader partai maupun bukan kader partai sering kali didahulukan oleh partai walaupun yang bersangkutan kurang memiliki kapabilitas, integritas dan rekam jejak yang teruji, namun karena kepentingan untuk mendulang suara dalam Pemilu akhirnya direkrut untuk menjadi calon kepala daerah dan calon legislatif. Padahal seharunya, yang harus diutamakan oleh partai untuk calon kepala daerah dan calon anggota legislatif adalah kader partai yang meniti karir dari bawah walaupun kurang atau tidak memiliki resources, karena kader partai yang meniti karir politik dari bawah pasti sudah memahami ideologi partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, visi-misi partai, tujuan partai dan garis perjuangan partai, serta sudah pasti memiliki kapabilitas dan integritas yang teruji.
     Ketika partai politik menjadikan resources sebagai pertimbangan mengusung calon kepala daerah dan calon legislatif, maka kaderisasi partai menjadi bias fungsi. Kader dadakan (karbitan) dengan pertimbangan sebagi pablik figur yang memiliki dana untuk membiayai diri maupun partai dalam kampanye diutamakan. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya praktek korupsi oleh kader partai pada saat menjadi kepala daerah dan anggota legislatif. Karena pada saat Pemilu baik Pilkada maupun Pileg para kader partai sudah banyak mengeluarkan dana, akhirnya pada saat mereka menjabat kepala daerah dan anggota legislatif mereka berusaha untuk mengembalikan dana yang mereka keluarkan pada saat Pilkada atau Pileg tesebut. Menurut pengamat politik LIPI Ikrar Nusabakti (2015), partai politik di Indonesia tidak melakukan rekrutmen dan kaderisasi yang baik, akhirnya menyebabkan partai politik tidak memiliki kader yang berkualitas. Selain itu, menurut Ramlan Surbakti (2010), kaderisasi merupakan  persoalan  utama  partai-partai  politik  di  Indonesia,  hal  ini disebabkan  sering tidak jelasnya kriteria-kriteria yang digunakan. Sehingga sering kaderisasi hanya dinilai sebagai pergantian pengurus, tampilnya tokoh-tokoh muda dan jumlah anggota-anggota baru. Kaderisasi partai politik juga lebih banyak memproduksi satgas atau milisi, ketimbang kader-kader partai politik yang memadai untuk menjalankan organisasi partai politik yang baik. 
      Rekrutmen dan kaderisasi partai seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa di Indonesia belum ada partai yang bersifat moderen. Ciri-ciri partai yang bersifat moderen adalah: Pertama, rekrutmen dan kadersisasi partai bersifat terbuka. Kedua, sosialisasi politik yang berjalan dengan baik. Ketiga, komunikasi politik yang berjalan secara efektif dan efesien. Keempat, mampu menyelesaikan konflik internal dan eksternal. Kelima, memiliki manajemen tata kelola partai yang sudah baik. Keenam, memiliki modal finansial yang mumpuni. Ketujuh, tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ciri partai modern seperti ini, hanya ada pada Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat baik Partai Demokrat maupun Partai Republik pada saat mengusung calon presiden, kepala daerah di negara bagian dan senator (legislatif) tetap memprioritaskan kader partai. Kader partai yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Republik tidak diprioritaskan resources yang mereka miliki tetapi mengutamakan kapabilitas, integritas dan rekam jejak yang teruji. Hal ini karena, di Amerika Serikat partai politiklah yang menyiapkan anggaran kampanye dan mencari donator untuk para kader yang mencalonkan diri menjadi calon presiden, calon kepala daerah di negara bagian dan senator. Oleh karena itu, kader Partai Demokrat dan Partai Republik walaupun tidak memiliki resources tetapi apabila memiliki kapabilitas, integritas dan rekam jejak yang teruji maka berpeluang besar untuk di calonkan menjadi calon presiden, calon kepala daerah di negara bagian dan senator. Sedangkan di Indonesia kader yang tidak memiliki resources maka sangat sulit untuk dicalonkan menjadi calon presiden, calon kepala daerah dan calon anggota legislatif walaupun kader tersebut memiliki kapabilitas, integritas dan rekam jejak yang teruji. Apabila ada kader partai dan bukan kader partai yang diusung oleh partai untuk menjadi calon presiden, calon kepala daerah dan calon anggota legislatif maka sudah pasti dia memiliki resources  dan harus membayar rekomendasi partai serta mencari donator sendiri untuk membiayai dirinya dalam Pemilu. Hal inilah yang menciptakan politik biaya mahal dalam era demokrasi langsung saat ini dan pada akhirnya banyak kepala daerah yang terjerat dalam kasus korupsi. 
     Kepedulian yang amat rendah terhadap proses pengkaderan partai politik di Indonesia tidak  hanya  berdampak   negatif   terhadap  kelangsungan  hidup partai itu sendiri, tetapi pertaruhannya adalah masa depan bangsa secara keseluruhan akan terancam. Bila partai tidak melakukan pengkaderan, maka akan mendapatkan kader partai yang kering cita-cita, tidak memiliki invosi, dan tidak mempunyai komitmen terhadap kepentingan rakyat, bahkan sewaktu-waktu kader partai akan meninggalkan partainya apabila kepentingannya terancam di partai dan pindah ke partai lain (kader kuto loncat). Oleh sebab itu, agenda penting bagi partai kedepan adalah melakukan pembenahan internal partai, terutama melakukan pengkaderan secara benar. Tanpa proses kaderisasi yang serius dalam membentuk kelompok inti partai yang bersedia berjuang guna kepentingan umum, partai  akan kehilangan maknanya yang paling hakiki. Akibatnya, kegagalan itu tidak hanya akan membuat partai akan dibenci oleh rakyat, tetapi yang lebih menyedihkan adalah transisi politik akan gagal. Selain itu, tanpa adanya proses kaderisasi yang dilakukan partai politik, partai hanya akan menjadi institusi politik untuk ajang perebutan kekuasaan politik, miskin akan ide dan gagasan untuk membangun bangsa menuju masyarakat yang sejahtera.
     Oleh sebaba itu, partai politik dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi perlu memperhatikan beberapa syarat-syarat tertentu yang bisa dijadikan ukuran untuk menentukan layak tidaknya seseorang menjadi kader partai yakni: Pertama, latar belakang pendidikan baik pendidikan formal maupun informal. Latar belakang pendidik sangat penting karena para kader ini akan menjadi pemimpin dimasa depan, baik di eksekutif maupun legislatif. Hal ini bertujuan agar ketika mereka menjadi pemimpin dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik. Kedua, kader partai harus memiliki integritas. Terutama bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ketiga, setiap calon kader partai harus memiliki pengalaman organisasi, loyalitas terhadap partai dan disiplin.  Tentunya untuk mendapatkan kader partai sebagaimana disebutkan di atas, partai politik tidak boleh melakukan rekrutmen yang bersifat tertutup tetapi harus melakukan rekrutmen yang bersifat terbuka. Artinya, setiap warga negara berhak dan memiliki kedudukan yang sama untuk menjadi kader partai tanpa memandang status sosial, suku, agama, ras dan golongan maupun resources.
     Setelah mendapatkan kader partai, partai politik berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada para kader yakni: Pertama, pelatihan manajemen dan kepemimpinan, pendidikan politik termasuk etika politik dan pendidikan hukum. Kedua, kader partai yang dicalonkan oleh  partai untuk menjadi calon presiden-wakil presiden, kepala daerah-wakil kepala daerah, DPR-RI dan DPRD harus melalui serangkaian tes kapabilitas dan integritas yang akan menentukan kualitas elit politik itu sendiri. Hal ini bertujuan agar ketika para kader partai menjadi pemimpin atau anggota legislatif dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, terutama fungsi legislasi, bajeting dan pengawasan atau setidaknya memiliki gagasan masa depan yang mencerahkan.
     Untuk mengembalikan citra partai politik yang akhir-akhir ini semakin memburuk, setiap kader partai baik yang ada di struktur partai, eksekutif dan legislatif, apabila tersandung kasus korupsi harus dipecat dan diberhentikan tanpa hormat dari kepengurusan partai dan dicopot dari jabatannya sebagai kepala daerah-wakil kepala daerah, anggota DPR-RI, dan DPRD. Hal ini karena, apabila para kader dan elit partai bersih dari praktek korupsi akan mengangkat citra partai yang belakangan ini memburuk di mata masyarakat. Jika citra partai terus membaik maka keparcayaan publik terhadap partai juga akan baik. Kepercayaan publik terhadap partai semakin baik maka akan meningkatkan tingkat partisipasi politik di dalam Pemilu baik Pilkada maupun Pileg. (*)