BERPOSE BERSAMA: Kaukus Parlemen Malut dan Gubernur Abdul Ghani Kasuba bersama bupati wali kota berpose bersama Wapres Jusuf Kalla usai pertemuan di Kantor Wapres, Rabu (4/5). BERPOSE BERSAMA: Kaukus Parlemen Malut dan Gubernur Abdul Ghani Kasuba bersama bupati wali kota berpose bersama Wapres Jusuf Kalla usai pertemuan di Kantor Wapres, Rabu (4/5).

        JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyatakan siap mengawal 15 program percepatan pembangunan Maluku Utara (Malut) yang diusulkan Gubernur Abdul Ghani Kasuba. Dukungan Wapres itu dengan catatan 15 program tersebut sudah dalam bentuk dokumen konkret perencanaan yang masuk ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
       Hal ini setidaknya mengemuka dalam pertemuan Kaukus Parlemen Maluku Utara, Gubernur dan bupati/wali kota serta para pimpinan DPRD se-Malut dengan Wapres di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (4/5). Pertemuan terbatas itu juga dihadiri   para kepala Bappeda se-Malut.
      
Jusuf Kalla (JK) kepada wartawan usai pertemuan, menegaskan pemerintah pusat berkomitmen membangun Indonesia Timur, termasuk Malut.
"Maluku Utara sebagai daerah yang kepulauan yang relatif baru dibanding daerah lain tentu harus mendapat perhatian khusus," kata JK. Karena itu, kata JK, pemerintah tentu akan berusaha mendorong percepatan pembangunan di Malut. “Tapi sangat tergantung kepada provinsi atau juga kreativitas, dan inovasi masyarakat serta pemerintah di sana (di Malut)," ujarnya.
JK menyatakan program pemerintah saat ini adalah membangun di luar Jawa. Untuk itu,  pemerintah akan fokus pada peningkatan infrastruktur baik darat, udara dan laut di timur Indonesia, seperti pelabuhan, bandara dan jalan, serta pasokan listrik. "Apalagi daerah kepulauan tidak semudah membangun pulau besar karena biaya membangun lebih tinggi. Karena itu bagaimanapun harus lebih diutamakan," jelasnya.
 
    JK mengatakan pertemuannya dengan Kaukus Parlemen Maluku Utara Maju,  Gubernur, serta para  bupati/wali kota  dan pimpinan DPRD Maluku Utara  untuk mendengar usulan program percepatan pembangunan di Maluku Utara. "Potensi daerah di Maluku Utara ini cukup besar. Harus diatur dan dikelola dengan baik agar masyarakat sejahtera. Karena itu usulan 15 program yang disampaikan dalam pertemuan itu, kami akan kawal,"ujarnya.

    Wapres lantas mengharapkan usulan program tersebut disampaikan secara resmi ke Bappenas untuk dikaji lebih lanjut. Menurutnya, pemerintah pusat saat ini fokus pada perbaikan infrastruktur darat, laut dan udara dan juga konektivitasnya. “Tiga hal itu yang paling pokok,” tandasnya.

       Anggota DPR-RI Saiful Bahri Ruray mengatakan usulan 15 program percepatan pembangunan di Malut itu masih harus ditindaklanjuti ke Bappenas.  Ia juga mengatakan, Wapres berpesan kepada Pemprov Malut untuk membuat perencanaan.  “Maluku Utara ini mau dibuat seperti apa. Untuk itu, Bappeda Provinsi perlu berkoordinasi dengan Bappeda kabupaten/kota untuk secepatnya menyampaikan rincian perencanaannya sebelum melewati usulan anggaran baru.  Setelah perencanaan itu ada baru diajukan ke Bappenas. Di Bappenas ada forum lagi yang akan membahas usulan-usulan yang ada,"jelasnya.
    Lolos tidaknya usulan itu, kata Politisi Partai Golkar itu,  sangat tergantung pada Bappenas. Apakah diakomodir dalam satu anggaran pada tahun 2017 atau tahun berapa sangat tergantung Bappenas dalam menyusun program dari usulan-usulan itu. Meski begitu ia menyatakan secara pribadi sebagai anggota DPRI siap mengawal 15 program tersebut.
       Anggota DPD RI Basri Salama menegaskan, poin-poin usulan yang disampaikan lewat pertemuan dengan Wapres pihaknya akan mengawal untuk menjadi prioritas pemerintah pusat dalam perencanaan pembangunan akan datang. Untuk itu, DPD maupun Kaukus Parlemen Malut akan mem-follow up dengan melakukan rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan desain secara menyeluruh atas usulan-usulan program yang ada.
    Setelah semuanya itu disiapkan baru Kaukus Parlemen Malut akan menjadwalkan untuk kembali melakukan pertemuan dengan Bappenas. "Tadi juga Wapres sudah berjanji akan mendorong ini ke masing-masing Kementerian agar mendapat perhatian khusus,"katanya.
             Sebelumnya, Gubernur di hadapan Wapres menyampaikan 15 usulan Program Percepatan Pembangunan Malut. 15 usulan program itu antara lain pembangunan jalan dan jembatan dengan total Rp 4,428 triliun, pembangunan waduk, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya  Rp 501,670 miliar, pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai Rp 750 miliar.  Penyediaan dan pengelolaan air baku  Rp 387 miliar  peningkatan pelayanan air minum  Rp 108 miliar. pengembangan pemukiman dan penyediaan perumahan Rp 210 miliar. Penyelenggaraan transportasi udara  Rp 855 miliar. Penyelenggaraan transportasi darat  Rp 1,014 triliun. Penyelenggaraan transportasi laut  Rp 1,175 Triliun. Pengembangan listrik tenaga surya pulau-pulau kecil  Rp 276,5 miliar. Pengembangan jaringan listrik PLN  Rp 500 miliar. pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Rp 850 miliar. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Rp 1,871 triliun. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan  Rp 364 Miliar. Pengembangan prasarana dan sarana perdagangan Rp 100 miliar.     Total secara keseluruhan sebesar Rp 13,562 Triliun.
Di hadapan Wapres, Gubernur meminta agar Malut menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, karena masalah infrastruktur, jalan, transportasi masih menjadi kendala paling utama. Selain itu masalah energi listrik juga perlu mendapat perhatian dari pusat. Sebab Malut saat ini baru terlayani listrik 65 persen. “35 persen rakyat belum merasakan listrik,” sebut gubernur.
    Petemuan itu sendiri dipandu Saiful Bahri Ruray, Anggota DPR-RI. Audience bersama Wakil Presiden yang berlangsung sekitar pukul 11.00-12.00 WIB, di ruang pertemuan Kantor Wapres RI, juga diikuti Anggota DPR-RI dapil Maluku Utara Irine Yusiana Roba. Sedangkan Dr. Achmad Hatari tidak hadir. Sementara empat anggota DPD-RI dapil Malut semuanya hadir yakni Basri Salama, Drs. Abdurrachman Lahabato, Stefi Pasimanjeku dan Hj. Suryati Armaiyn.
    Di jajaran pemerintah daerah, hadir Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba didampingi Kepala Bappeda Malut. Ketua  DPRD Malut Alien Mus. Ada juga Plh  Bupati Halmahera Selatan H. Helmi Surya Botutihe yang didampingi Kepala Bappeda Halsel Daud Djubedi bersama Ketua DPRD Umar Hi.Soleman. Kabupaten Halmahera Tengah, hadir Bupati Halteng M. Ali Yasin Ali, Kepala Bappeda Moh. Fitra Umar Ali dan Ketua DPRD Rusmini Sadaralam.
    Kabupaten Halmahera Utara dihadiri Bupati Ir. Frans Maneri, Ketua DPRD Halut Yulius Dagilaha dan Kepala Bappeda Dr. Devi Bitcoli.     Kabupaten Pulau Morotai  dihadiri Plt Bupati Weni R. Paraisu, S.Ag, Ketua DPRD Fahri Khaeruddin dan Kepala Bappeda Al-Fatah Sibua. Sedangkan Kabupaten Taliabu hadir Bupati, Aliong Mus, Ketua DPRD Mohammad Nuh Hase  dan Kepala Bappeda Sugeng Harijono.
    Kota Ternate dihadiri Wali Kota Dr. Hi. Burhan Abdurahman, Kepala Bappeda Said Assagaf Kepala Bappeda. Kota Tidore hadir Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Senen, Ketua DPRD Anas Ali Ketua DPRD dan Kepala Bappeda Tamrin Fabanyo.
    Sementara Kabupaten Kepulauan Sula, hadir, Plh Bupati Drs. Mohtar Umamit, Ketua DPRD Ir. Ismail Kharie  dan Kepala Bappeda Drs. Mahyudin Pora.  Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dihadiri Bupati Danny Missy. Sementara Haltim diwakili Kepala Bappeda Ricky CH Richfat.

2 Tahun
          Di bagian lain, Gubernur Abdul Ghani Kasuba  mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dalam dua tahun kepemimpinannya saat ini. Karena itu, orang nomor satu di Pemprov Malut itu mengharapkan dukungan semua pihak, terutama DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
    “Kegagalan dalam dua tahun kepemimpinan saya, bukan kesalahan pribadi saya. Melainkan juga kegagalan 45 anggota DPRD,ujar gubernur saat menyampaikan pidato dua tahun kepemimpinan dirinya bersama Wakil Gubernur M Natsir Thaib di kediaman dinas gubernur, Jalan Kapitan Pattimura, Kamis (5/5) malam.
    Gubernur memang menggelar secara khusus acara bertajuk refleksi dua tahun kepemimpinannya. Acara tersebut  dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD Provinsi (Deprov), pimpinan SKPD, pimpinan perguruan tinggi serta sejumlah kalangan lainnya. Di hadapan tamu undangan, Gubernur menyentil pentingnya dukungan Deprov dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 
    “Apa pun program yang dirancang pemerintah, sangat tergantung dari persetujuan DPRD. Karena itu, jika hari ini saya gagal, jangan hanya saya yang dimarahi. Tapi juga marah kepada 45 anggota DPRD. Jangan hanya saya yang didemo, tapi juga demo DPRD," kata gubernur dengan nada cukup serius.  Menurut gubernur,  membangun Malut dengan segala dinamikanya menuntut dukungan semua pihak. “Tidak bisa hanya gubernur seorang diri,” kata Ghani.  Pada kesempatan itu, gubernur memaparkan salah satu program prioritasnya, yakni pembangunan infrastruktur jalan. Selama dua tahun ini, kata gubernur, Pemprov sudah membangun sejumlah jalan di beberapa wilayah. “Sebagian sementara berjalan,” kata gubernur.  Pembangunan jalan tersebut meliputi jalan Ibu-kedi-Galela, jalan Ibu-Togoreba-Tua, jalan Sagea-Maba, jalan Sagea-Patani, jalan Buli-Miaf-Wayamli, jalan Bicoli-Patani-Sekam, jalan Payahe-Dohepado-Saketa, jalan Matuting-Gane Luar-Gane Dalam-Saketa, jalan Sayoang-Yaba, jalan Songa-Wayauwa, jalan Laiwui-Jokkotamo-Wayaluar, jalan Waibau-Malbufa, jalan Dofa-Falabisahaya dan jalan Bobong-Tikong. “Pembangunan jalan ini sangat penting bagi masyarakat,” tambah gubernur. Dia juga mengungkapkan upaya Pemprov bersama Unkhair mengurus izin  pendirian Fakultas Kedokteran. “Sekarang  sudah selesai dan tahun ini sudah mulai menerima mahasiswa baru. Pemprov juga berupaya mendirikan rumah sakit baru di Sofifi yang kapasitasnya lebih besar. Sementara rumah sakit umum di Ternate akan menjadi tempat praktik para dokter yang melakukan studi di Unkhair,"tutupnya.(rid/kox/udy/fai)