Umar Alting Umar Alting

SOFIFI – Panitia Khusus (Pansus) pendapatan yang dibentuk Deprov Malut berjanji akan melakukan investigasi dengan adanya perbedaan data pajak kendaraan antara Dinas Pendapatan daerah (Dispenda) Malut dan Dirlantas. Menurut ketua Pansus pendapatan Umar Alting, kemarin (4/8), hasil laporan BPK menyebutkan dispenda menghitung sepanjang tahun 2014 pajak balik nama kendaraan hanya tercatat 8000 buku. Data ini berbeda dengan dirlantas yang mencatat 18.000.
”Kalau data Dirlantas benar, maka ada 10 ribu buku pajak balik nama kendaraan di kemanakan. Ini yang harus diinvestigasi guna mencari tahu kebenarannya,”jelasnya. Dalam temuan BPK tidak menyebutkan berapa besaran anggaran yang tidak disetorkan ke Kas Daerah (Kasda).
“BPK hanya menghitung selisih data antar Dispenda dan Dirlantas, sehingga pihaknya harus menelusuri lebih jau untuk mengetahui berapa anggaran yang bocor akibat 10 ribu buku balik nama kendaraan yang tidak tercatat. Kita akan memanggil pihak-pihak terkait guna membuktikan kebenanrannya. Pastinya kita tetap telusuri hingga masalah ini tuntas,”pungkasnya. (din/wat)