Kantor DPRD Malut Kantor DPRD Malut

TERNATE – Publik mulai curiga bahwa orientasi anggota DPRD Provinsi (Deprov) Malut periode 2014-2019 hanya menghabiskan anggaran di sekretariat Deprov, bukan untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Kecurigaan itu ada lantaran selama tiga tahun, 2014, 2015, 2016 anggota Deprov hanya mampu mengsahkan dua Ranperda menjadi Perda, meski selama tiga tahun dianggarkan masing-masing Rp 5 miliar. Ironisnya lagi, anggota Deprov seakan tidak menyadari kinerjanya yang buruk. Lihat saja, tahun 2017 ini mereka kembali menganggarkan Rp 7 miliar untuk program legislasi daerah (Prolegda). Melihat mirisnya kinerja anggota Deprov, meski dikepung banyak uang, akademisi mengajak publik agar mengawal penggunaan anggaran di sekretariat Deprov. Jika tidak dikawal, anggaran yang tidak sedikit itu digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.    
Dosen Sosiologi UMMU, Dr Herman Oesman mengatakan, hanya dua Perda yang dihasilkan anggota Deprov selama tiga tahun adalah bukti bahwa wakil rakyat Malut tidak produktif. “Memang kita tidak punya data riset yang spesifik pada kinerja mereka. Tapi, output Deprov selama tiga tahun yang hanya menghadilkan dua Perda itu sudah mencerminkan mereka tidak produktif,”tegasnya pada Malut Post, Senin (9/1).
Menurutnya, tingkat kepekaan anggota Deprov terhadap pembangunan di Malut, masih rendah. Hal itu termasuk dapat dilihat dari kinerja mereka selama tiga tahun yang tidak maksimal. Herman menduga ada faktor tertentu yang menyebabkan kinerja Deprov tidak maksimal. “Kemungkinan hubungan Pemprov dengan Deprov tidak harmonis, sehingga Deprov hanya bisa hasilkan dua Perda selama tiga tahun,”katanya.
Herman menyesalkan anggota Deprov yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Padahal mereka mendapat fasilitas lebih dari cukup. Dalam menjalankan tugas, wakil rakyat dikupung anggaran yang begitu besar.
Dosen Fakultas Hukum UMMU, Dr Aziz Hakim mengatakan, dari fakta yang ada, publik sudah bisa melihat bahwa anggota Deprov Malut telah gagal menjalankan tugas. “Dengan anggaran yang besar tapi hanya hasilkan dua Perda, lalu apa yang dikerjakan mereka selama ini? Kalau hanya dua Perda lalu anggaran yang besar itu dikemanakan,”ujarnya dengan nada tanya.
Aziz memastikan kepercayaan publik terhadap wakil rakyat Malut telah luntur. Itu bisa terjadi lantaran anggota Deprov terkesan apatis dan tidak sensitif atas segudang masalah di Malut. “Dana Prolegda tahun 2017 yang besar ini adalah tantangan untuk mereka. Nanti kita lihat apakah mereka bisa maksimalkan dengan menunjukan kinerja yang baik atau tidak. Kalau anggota Deprov kerjanya begini, baiknya kita bubarkan mereka saja, karena aspirasi rakyat tidak lagi mereka hiraukan,”katanya kesal.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate (Unkhair), Aziz Hasyim menganggap anggota Deprov mengada-ada jika wakil rakyat menyalahkan Pemprov terkait dua Perda yang dihasilkan selama tiga tahun. “Anggota Deprov silakan mesti berkilah. Publik sudah dapat menilai secara jelas bahwa kinerja  Deprov Malut terkait fungsinya belum memberikan hasil yang signifikan,”ujar Aziz.
Kandidat Doktor di Universitas Pertanian Bogor (IPB) ini menambahkan, indikator lemahnya kinerja Deprov, salah satunya dapat dilihat ketika mereka hanya mampu mengesahkan dua Ranperda menjadi Perda selama tiga tahun. “Pertanyaannya, lalu kemana dana Ranperda yang dialokasikan pada kurun waktu tiga tahun itu. Pada kontrks ini patut diduga sebenarnya apa yang sedang terjadi. Ini penting kiranya seluruh elemen strategis harus mengepung Deprov dan mempertanyakan masalah ini, termasuk juga mempertanyakan terkait masalah utang yang melilit Pemprov Malut saat ini, “harapnya.
Aziz juga berharap seluruh akademisi di Malut keluar kampus untuk memberikan pencerahan, karena masalah di daerah akhir-akhir ini terbilang darurat. “Kampus sebagai institusi, harus keluar kandang dan memberikan pemikiran yang konstruktif demi perbaikan. Kampus tidak mesti menjadi menara gading di tengah kondisi daerah yang membutuhkan pemikiran kritis,”pintanya mengakhiri.(mg-01/lex)