DIALIHKAN: Suasana belajar mengajar di salah satu sekolah SMA di Kota Ternate. Mulai Januari 2017, pengelolaan SMA/SMK dialihkan ke Pemerintah Provinsi DIALIHKAN: Suasana belajar mengajar di salah satu sekolah SMA di Kota Ternate. Mulai Januari 2017, pengelolaan SMA/SMK dialihkan ke Pemerintah Provinsi

TERNATE—Ribuan guru SMA/SMK di Maluku Utara (Malut) resah. Hingga kemarin, para pendidik ini belum menerima gaji setelah resmi menjadi pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.  
    “Sampai saat ini,  kami belum terima gaji,” ungkap Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 1 Kota Ternate Ramli Kamaludin saat ditemui  Malut Post, kemarin (10/1).   "Biasanya kami terima gaji tanggal 2 dan 3 waktu,”imbuhnya.   Namun Ramli mengaku dirinya memaklumi kondisi yang ada. Alasan dia, pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten kota ke provinsi baru terhitung satu bulan.  Namun dia mengharapkan hak-hak guru tersebut segera dicairkan dalam waktu dekat. "Tadi saya sudah juga sudah sampaikan ke guru-guru agar mereka tidak galau. Bahwa dalam waktu dekat sudah dicairkan," ujarnya.   Ramli mengaku mendapat informasi langsung dari Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Provinsi Malut Imran Jakub bahwa gaji guru akan dicairkan dalam sehari dua  ini.  “Kami tidak tahu kendalanya apa, tapi menurut Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Provinsi (Imran  Jakub, red), gaji sudah akan dicairkan,” kata Ramli.    
Kondisi ini dialami oleh ribuan guru SMA/SMK di Malut.  Tercatat sebanyak 3.599 guru yang kini menjadi  tanggung jawab pemprov. 
   Kepsek SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Muhammad Khairun mengakui hal yang sama. “Namun informasi yang kami peroleh dari provinsi, katanya besok (hari ini, red) sudah cair,” ujarnya. Dia mengatakan gaji guru selama masih di bawah Pemerintah Kota (Pemkot) Tikep tidak pernah molor. “ Biasanya tanggal 3 atau 4 sudah kami terima,” tambahnya. 
   Hal yang sama disampaikan Kepsek SMK Negeri 1 Halut  Elon E Hangewa. Elon mengatakan  guru di Halut belum menerima  gaji  Januari dan tunjangan sertifikasi gurutriwulan IV 2016. Begitu juga yang disampaikan Kepsek SMA Negeri  6 Halut  Krismery D Andalangi. ”Memang torang pe gaji dan tunjangan di Januari ini belum terbayar oleh provinsi. Hanya sertifikasi guru triwulan IV 2016 dari Pemkab Halut siap dibayar besok,” katanya.
  
       Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Malut  Ahmad Purbaya mengaku  keterlambatan gaji guru beberapa hari ini karena  menunggu surat keterangan pelepasan (SKP) dari kabupaten kota. “SKP ini menjadi dasar BPPKAD memproses gaji. Mulai hari ini (kemarin, red),  sudah mulai diproses. Selasa (hari ini, red) atau Rabu (lusa),  guru-guru sudah akan terima gaji mereka masing- masing,” jelasnya. 


DUALISME
         Selain molornya gaji guru, masalah lainnya juga muncul pascapengalihan Guru SMA/ SMK.  Paling menonjol adalah masalah dualisme Kepsek  yang terjadi di enam sekolah di  Halut. Lima Kepsek yang dilantik Gubernur Abdul Ghani Kasuba tidak  diakui oleh Bupati Frans Manery. Seperti yang terjadi di SMA Negeri 9 Halut, Desa Desa Goroa Kecamatan Tobelo Utara. Dua kepsek masing-masing      Aderawan Samsi  dan Lutfi Hamzah sama-sama mengklaim diri sebagai Kepsek.  Aderawan Samsi diangkat sebelumnya melalui SK Bupati. Sementara Lutfi dilantik akhir Desember 2016 oleh gubernur. Kondisi ini membuat sejumlah guru SMA Negeri 9 Halut terpaksa meliburkan siswa untuk sementara.  Kondisi serupa terjadi di SMK N 1 Halut.  Mantan Kepsek SMK N 1 Halut Elon E Hangewa kembali menjalankan tugas sebagai Kepsek setelah dikukuhkan oleh gubernur. Di saat yang sama, Stefen Budiyanto yang diangkat Bupati sebagai  Kepsek SMK Negeri 1  tetap bekerja dalam kapasitas Kepsek.
Kepsek SMK Negeri  1 Halut versi Gubernur Elon E Hangewa mengaku tetap ke sekolah. “Selain saya  sudah dikukuhkan sebagai Kepsek oleh gubernur, saya juga adalah guru di sekolah ini,” ujar Elon. 
Sementara Kepsek SMK Negeri 1 Halut versi Bupati,  Stefen Budiyanto saat dihubungi mengaku persoalan dualisme kepsek itu sudah dikonsultasikan ke gubernur. “Dan gubernur mengkukuhkan sesuai SK Bupati. Karena itu, saat ini saya di Ternate urus data siswa unas serta konsultasi ke Diknas Malut,” katanya.
Kepala Dinas  Pendidikan Halut Suwarno Tongo Tongo yang dikonfirmasi menyatakan  Bupati Halut sudah menyampaikan surat ke gubernur agar kembali kembali mengukuhkan enam Kepsek sebagaimana keputusan bupati. “Dan kami telah menyurat ke sekolah-sekolah agar Kepsek yang mengantongi SK Bupati tetap melaksanakan tugas seperti biasa,” tandasnya.
Soal molornya gaji guru, Suwarno mengaku pihaknya masih menunggu kepastian dari pemprov. “Apabila sampai 15 Januari, pemprov belum membayar gaji guru, kami siap membayar karena anggarannya masih  tersedia,” pungkas Suwarno (sam/udy/fai)