M Natsir Thaib M Natsir Thaib

SOFIFI–Kegaduhan justru di DPRD Provinsi (Deprov) Maluku Utara (Malut)  menjelang jatuh tempo  pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut). Buktinya kemarin (9/1), rapat paripurna penyampaian pemandangan fraksi atas Rancangan APBD (RAPBD) Pemprov 2017 diwarnai saling interupsi sesama anggota Deprov.  Kondisi ini dipicu ketidakhadiran Gubernur Abdul Ghani Kasuba dalam paripurna dan hanya mewakilkan kepada Wakil Gubernur M Natsir Thaib.
Absennya Gubernur membuat sebagian besar anggota DPRD tersinggung. Gubernur dinilai menyepelekan pandangan fraksi terhadap rancangan APBD. Akibatnya, para wakil rakyat menolak menggelar paripurna dan meminta ditunda hingga Gubernur berkenan hadir.
Juru Bicara Fraksi Air, Wahda Zainal Imam, adalah yang paling ngotot paripurna tak dilanjutkan. Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, mangkirnya Gubernur menunjukkan ketidakpedulian orang nomor satu di Pemprov itu akan pentingnya dokumen APBD. Apalagi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah memberikan batas waktu diketoknya APBD yakni tanggal 10 hari ini. ”Selain itu, Gubernur merasa tidak penting apa yang disampaikan fraksi. Karena itu kami meminta agar paripurna ditunda,” tegasnya dalam paripurna kemarin. Wahda juga meminta penjelasan pimpinan DPRD mengenai keberadaan gubernur.
Pernyataan Wahda ini langsung ditanggapi Ketua DPRD Alien Mus yang memimpin jalannya paripurna. Menurut Alien, ia telah mendapat laporan bahwa gubernur tak hadir lantaran harus menghadiri undangan Presiden di Makassar. ”Karena itu diwakilkan kepada Wagub untuk mendengarkan pandangan fraksi sekaligus menyampaikan tanggapan atas materi pandangan fraksi,” tutur Ketua DPD Partai Gokar Malut itu.
Jawaban Alien tak lantas membuat Wahda puas. Ia tetap bersikeras paripurna dihentikan dan ditunda sampai gubernur kembali. ”Proses peraturan daerah harus ada DPRD dan kepala daerah. Ini termuat dalam aturan. Karena itu, jika kepala daerah tidak hadir, maka proses ini tidak perlu dilanjutkan. Ini juga agar menjadi pelajaran bagi Gubernur," kecam mantan anggota DPRD Kota Ternate itu.
Sikap Wahda sempat mendapat bantahan dari salah satu anggota Fraksi Golkar Novino Lobiuwa. Menurut Novino, paripurna dapat tetap dilanjutkan meski tak dihadiri Gubernur. Sebab Wakil Gubernur juga bagian dari kepala daerah. ”Sebab dalam undang-undang menyebutkan kepala daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur. Bukan hanya Gubernur,” katanya.
Tak disangka, pernyataan Novino ini mendapat bantahan keras dari sebagian besar anggota DPRD. Mereka sepakat dengan permintaan Wahda agar paripurna diskors. ”Sesuai aturan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, di mana dalam pasal 75 ayat 1 menyebutkan pembahasan rancangan peraturan daerah tingkat provinsi dilakukan DPRD Provinsi bersama Gubernur dan pada ayat 2 menyebutkan pembicaraan dimaksud dilakukan pada tingkat-tingkat pembicaraan. Dan hari ini dilakukan tingkat pembicaraan satu. Hal ini juga diperkuat pada tata tertib DPRD pada ayat 9 poin C mengatakan tanggapan Gubernur terhadap pandangan umum fraksi harus disampaikan Gubernur. Saya rasa ini sudah jelas, maka paripurna harus ditunda,” jabar Syachril Marsaoli, politisi Partai Bulan Bintang.
Mendengar pernyataan Syachril, Ketua DPRD langsung menskors sidang selama beberapa jam untuk melakukan rapat pimpinan fraksi. Kurang lebih dua jam kemudian paripurna kembali dilanjutkan, dengan agenda yang agak berubah. Yakni hanya dilakukan penyampaian pandangan fraksi. Sementara jawaban fraksi tidak bisa disampaikan Wagub, namun harus menunggu kehadiran Gubernur sendiri untuk menyampaikannya.
 Kondisi ini praktis membuat molor tahapan pembahasan RAPBD karena harus menunggu kedatangan gubernur.    Sementara Kemendagri  memberikan deadline pengesahan APBD hanya sampai hari ini.
Terkait deadline Kemendagri itu, Wagub M Natsir Thaib mengaku tak khawatir.  Orang nomor 2 di Pemprov  itu mengatakan keterlambatan pengesahan APBD bukan karena faktor kesengajaan.”Tapi faktor perubahan kebijakan pemerintah pusat yang dilakukan pada akhir tahun anggaran,”  ujar Wagub di sela-sela paripurna kemarin.
Mantan Kepala Dinas Kehutanan Malut itu mengatakan penerapan  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  membuat pemda harus membuat kesiapan dan penyesuaian yang butuh waktu sampai tiga bulan. “Kondisi ini yang membuat Pemerintah terlambat menyusun APBD,” terangnya.   Wagub lantas mengatakan pemerintah pusat harus memikirkan kondisi daerah dan  tidak serta merta memberikan sanksi. “Selain itu,  pada tahun yang sama pemerintah pusat juga memberlakukan undang-undang pengalihan SMA/SMK ke provinsi di bulan Oktober.  Ini juga membuat pemerintah daerah pusing menganalisis tingkat kebutuhan pengalihan, sebab yang dialihkan tidak diikuti dengan beban anggaran yang sebelumnya ada pada pemerintah kabupaten kota," paparnya.
    Wagub menyatakan dirinya siap menolak apabila Kemendari memberikan  sanksi atas keterlambatan APBD. “Saya tidak terima kalau ada sanksi,” tegas Wagub.
 Merujuk undang-undang 23 tahun 2014, sanksi akan diberikan bagi daerah yang terlambat mengesahkan APBD. Sanksi itu berupa  pemangkasan 6 bulan gaji kepala daerah atau DPRD serta pemotongan DAU.  Wagub mengatakan, keterlambatan APBD bukan hanya terjadi di-Pemprov Malut melainkan juga beberapa provinsi lainnya."Jadi pemerintah pusat harus memahami kondisi ini,"tutupnya.(udy/fai)