SOFIFI – Ketua Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Wahda Zainal Imam meminta Pemprov menjelaskan konsep penerapan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebagai pengganti Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP). Pasalnya, jika berbasis kinerja, tidak semua pegawai harus mendapat tunjangan tersebut. TKD hanya bisa diberikan pegawai di SKPD tertentu, dengan beban kinerja di atas delapan jam. "Kalau kinerjanya hanya di bawah delapan jam, hanya berhak mendapat gaji, tidak perlu mendapat tunjangan,"jelas Wahda, Rabu (11/1).
Menurutnya, pegawai di Sekretariat Dewan (Setwan) yang melakukan pendampingan bersama anggota Deprov, berhak menerima TKD. Selain itu, pegawai di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), kata Wahda, diketahui kinerjanya di atas rata-rata sehingga berhak menerima TKD.
Sayangnya, konsep TKD belum dijelaskan secara jelas oleh Pemprov Malut ke anggota Deprov. Padahal, anggarannya sudah diusulkan dalam RAPBD tahun 2017 sebesar Rp 29 miliar. “Sekprov harus jelaskan anggaran sebesar Rp 29 miliar itu tepat sasaran atau tidak,”ujarnya.
Senada disampaikan anggota Deprov Fahri Sangaji. Sekretaris Partai Demokrat Malut itu meminta Sekprov untuk menjelaskan agar pegawai memahami secara jelas konsep TKD. “Apakah program ini pengganti TTP atau memang program baru. Selain itu, juga dijelaskan indikator pembayaranya seperti apa. Kalau yang diukur adalah pekerja, bagaimana cara mengukurnya. Apakah pegawai harus menyampaikan laporan kinerja setiap hari,”katanya.
Penjelasan konsep TKD dianggap penting, karena dikhawatirkan anggaran sebesar Rp 29 miliar itu disalahgunakan seperti konsep TTP sebelumnya. “Bayangkan saja, kebutuhannya hanya Rp 1 miliar tapi dianggarkan Rp 4 miliar. Akibatnya daerah merugi Rp 3 miliar setiap tahun. Karena itu perlu ada konsep dan sasaran indikatornya. Jangan buat program yang mengajarkan pegawai melakukan korupsi. Pimpinan SKPD fungsinya sebagai pengawasan dan pembinaan tapi justru ikut-ikutan mengajarkan bawahannya korupsi. Sebab laporan kehadiran yang diajukan bawahan tinggal diparaf tanpa melakukan verifikasi, akibatnya TTP yang dianggarkan puluhan miliar tidak cukup dan Pemprov harus berutang,"tutupnya.(udy/lex)