Abdul Gani Kasuba Abdul Gani Kasuba

      SOFIFI – Di tengah pembahasan Rancangan APBD 2016 di kantor DPRD Provinsi (Deprov) kemarin (11/1), Gubernur Abdul Gani Kasuba muncul secara tiba-tiba. Orang nomor satu di Pemprov tiba di kantor Deprov sekira pukul 10.00 bersama Sekprov Muabdin H Radjab dan Kepala Bappeda Samsudin Banyo. Kedatangannya tidak diketahui sebagian anggota Deprov. Beberapa tiba di kantor Deprov, gubernur menggelar pertemuan dengan anggota Badan Anggaran (Banggar) di ruang VIP Deprov. Informasinya, melalui pertemuan itu gubernur bermohon agar tim Banggar tidak lagi mempersulit pembahasan Rancangan APBD, sehingga bisa disahkan hari ini (12/1). Pasalnya, Kemendagri memberikan kelonggaran pada Pemprov hingga Minggu (15/1). Jika pada 15 Januari ini Rancangan APBD tidak juga disahkan, maka gubernur dan anggota Deprov benar-benar tidak menerima gaji. Kehadiran gubernur kemarin itu diwacanakan sejumlah orang di kantor Deprov. Mereka menduga, kehadirannya itu lantaran ia tidak lagi percaya TAPD.
Sementara itu, utang Pemprov yang dimasukkan dalam Rancangan APBD mentok pada angka Rp 386 miliar. Uang sebesar itu sudah termasuk mengakomodir sejumlah kegiatan tahun 2016 yang belum terselesaikan.  
Wakil Ketua Deprov Zulkifli H Umar mengatakan, keputusan dimasukkannya utang Pemprov dalam Rancangan APBD Rp 386 miliar berdasarkan laporan masing-masing SKPD. “Yang saya masih ingat hanya di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 160 miliar, Dinas Perikanan dan Kelautan utangnya Rp 35 miliar, RSUD utangnya Rp 16 miliar dan Dinas Pertanian Rp 12 miliar,”jelasnya.
Menurutnya, Dinas PU penyumbang utang terbesar lantaran menangani infrastruktur dan sebagian besar utang tersebut tercantum pada paket pekerjaan infrastruktur. “Pembahasan masih berlanjut, jadi kami belum lihat jenis kegiatannya,”katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjamin hari ini (12/1) sudah bisa dilakukan pengesahan. Pembahasan berlanjut hingga malam tadi.

Tanggapan Akademisi
           Sementara itu, publik tidak habis pikir betapa gubernur dan Sekprov mengaku tidak tahu secara jelas total utang Pemprov. Dosen Fakultas Ekonomi Unkhair, Mukhtar Adam mengatakan, hal itu bisa terjadi lantaran manajemen keuangan tidak diatur secara baik.
“Sehingga informasi pengambilan keputusan atas data yang disajikan bawahan menjadi tidak tepat, “ujarnya.
Ada tiga hal yang menyebabkan gubernur tidak tahu total utang Pemprov. Pertama, kata Mukhtar, gubernur tidak peduli sehingga tidak meminta laporan perkembangan posisi keuangan dalam kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kedua, gubernur tidak tahu membaca laporan keuangan yang diserahkan bawahannya, padahal itu menentukan keputusan strategis. Ketiga, gubernur membiarkan begitu terjadi, karena dalam kondisi tertekan.
DPPKAD merupakan SKPD yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pengakuan utang Pemprov. Selanjutnya, Inspektorat melakukan verifikasi faktual atas laporan keuangan tersebut yang di dalamnya termasuk utang, pendapatan maupun belanja. Setelah itu gubernur membuat pernyataan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan dan menyampaikan ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai eksternal auditor untuk menguji laporan tersebut dan harus disampaikan kepada publik.
“Proses ini membutuhkan waktu 6 bulan. Artinya data yang disampaikan masih bersifat sementara berdasarkan laporan transaksi. Soal kejelasan dan ketepatan nilai utang ada baiknya menunggu laporan keuangan hasil audit BPK,”katanya.
Aziz Hasyim menambahkan, pengakuan gubernur yang tidak tahu total utang Pemprov adalah malapetaka dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Disebut malapetaka, sebab sebagai pengambil kebijkan terkesan tidak memiliki kepedulian soal utang yang melilit Pemprov. Bagaimana mungkin bisa merumuskan solusi jika jumlah utang saja tidak diketahui pasti oleh pengambil kebijakan. Sungguh aneh  bin ajaib, masa jumlah utang berubah-udah nilainya dan hingga batas akhir pembahasan APBD masih diprediksi mengalami peningkatan. Manajemen pengelolaan keuangan seperti apa ini,”sesalnya.
Kandidat doktor di Institute Pertanian Bogor (IPB) ini meminta agar wakil rakyat lebih kritis melihat persoalan tersebut. ”Saya meminta Deprov harus kritis dalam soal ini, jika ingin dipercaya publik. Sebab, publik seakan dibuat bingung dengan jumlah utang yang berubah-ubah. Ada apa sebenarnya, patut dipertanyakan,”ujarnya.
“Dalam situasi yang buruk ini, seluruh stakeholder termasuk pihak kampus agar bersikap secara kritis dan turut memberikan pemikiran yang konstruktif,”pungkas Aziz.(mg-01/udy/lex)