AKSI: Pegawai Satpol PP menggelar aksi di kantor gubernur. AKSI: Pegawai Satpol PP menggelar aksi di kantor gubernur.

SOFIFI – Internal Satpol PP Pemprov Malut terbilang amburadul. Tiga pegawai di SKPD ini berulah hingga situasi menjadi lain. Mereka adalah Kepala Bidang Ketertiban dan Keamanan (Trantib) Muksin A. Rahman, Kepala Seksi Oprasional Pasukan Rudi Buamona dan Yasin Munir. Ketiganya diduga sering menekan bendahara gaji Satpol PP untuk mengeluarkan uang tanpa melalui prosedur yang berlaku. Muksin, Rudi dan Yasin berani melakukan hal buruk itu saat menggelar kegiatan.
Akibat ulah tidak terpuji tiga orang ini, gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) Satpol PP tidak bisa dibayar. Masalah tersebut terkuak setelah seluruh pegawai di Satpol PP melakukan aksi di kantor gubernur, Sofifi, Senin (17/4). Dalam aksi kemarin, pegawai Satpol PP membawa spanduk yang tertuliskan rasa kekecewaan mereka terhadap tiga orang itu. 
Beberapa menit menggelar aksi di halaman kantor gubernur, pegawai Satpol PP kemudian hearing dengan Gubernur Abdul Gani Kasuba. Dalam hearing itu, bendahara gaji Satpol PP, Nena, menceritakan tingkah tiga orang itu kepada gubernur. Gubernur marah besar setelah mendengar keterangan Nena. Politisi PKS itu kemudian memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BPD) Irwanto Ali untuk memutasikan tiga pegawai itu ke instansi lain. Jabatan Muksin dan Rudi juga langsung dicopot.
Neni menjelaskan, gaji PTT Satpol PP harusnya sudah dibayarkan, karena sudah dicairkan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Hanya saja, Muksin A Rahman selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sengaja tidak menandatangani adminsitrasi pencairan. Selain itu, Rudi Buomona katakana pada Neni, bahwa Muksin akan menandatanganinya, tapi harus ada jaminan. “Saya katakan ke mereka, jaminan apa yang harus saya berikan. Sementara saya kelola anggaran pas-pasan untuk gaji PTT. Pak Muksin minta tandatangan bersembunyi,”ungkap Neni di hadapan gubernur.
Situasi di Satpol PP tak sekadar itu. Sekretaris Satpol PP, Afli Kahar mengatakan, semenjak Kasatpol definitif Samsudin A. Kadir diangkat sebagai Plt bupati Morotai, Zulfadly selaku Plh Kasatpol membuat kebijakan tanpa koordinasi. Program yang pernah dirancang Kasatpol defintif pun tidak ditindaklanjutinya. 
"Pos-pos penjagaan kosong akibat jadwal penempatan personel yang tidak diatur sebagaimana mestinya. tapi saya tidak mau campur kedalam karena takut adanya ketersinggungan,"katanya
Diduga pula ada Surat Keputusan (SK) ganda pengangkatan PTT tahun 2017. sebagian PTT dipecat secara sepihak oleh oknum di internal Satpol PP, termasuk Plh Kasatpol PP Zulfaly dan Muhammad Kocowa. “Ini sudah sempat diselesikan, tapi belakangan muncul lagi 12 nama atas disposisi gubernur. Tapi karena anggaran yang tersedia hanya bisa 332 orang, sementara SK perpanjangan kontrak 2017 328  maka tidak bisa diakomodir,”katanya.
Lanjut Afli, disposisi penambahan PTT Satpol PP iti hanya disampaikan Muhammad Kocowa melalui Whatsapp, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti ke Sekprov. “Kalau diakomodir, maka harus direvisi pagu agar bisa mengakomodir 12 nama baru yang diusulkan itu. Kami kemudian berkoordinasi dengan pak Samsudin selaki Kasatpol PP definitif, dan kami disarankan untuk tidak melakukan pemecatan, sambil menunggu beliau balik,”jelas Afli.
Informasi yang dihimpun Malut Post menyebutkan, 12 nama yang disulkan itu diduga titipan dari Plh Kasatpol PP Zulkifly dan Muahaamd Kocowa. Diduga keduanya juga melakukan jual beli kursi PTT di Satpol PP. "Tidak ada SK ganda. Yang ada hanya penambahan empat orang, itu juga kalau tidak diakomudir dan tidak masalah. Termasuk saudara saya yang marga Kocowa di dalamnya,"kata Muhammad Kocowa, membantah.(udy/lex)