MASALAH: Lokasi proyek taman wisata di Desa Guraping, Sofifi. MASALAH: Lokasi proyek taman wisata di Desa Guraping, Sofifi.

SOFIFI – Anggota DPRD Provinsi (Deprov) ambil sikap terkait dugaan masalah proyek taman wisata di Desa Guraping, Sofifi. Bagaimana tidak, proyek yang menelan anggaran hingga Rp 4 miliar ini tidak bisa difungsikan, meski sudah dilakukan pencairan 100 persen. Sehingga itu, wakil rakyat meminta kejaksaan dan kepolisian mengusut dugaan masalah proyek yang melakat di Dinas Pariwisata Malut ini.
Sekretaris Komisi III Deprov, Sahril Tahir mengatakan, tidak ada harapan besar meski Gubernur Abdul Gani Kasuba memerintahkan Inspektorat melakukan audit. Pasalnya, proyek tersebut diketahui dibuat di atas lahan milik Wakil Gubernur Malut M Natsir Taib. Apalagi proyek ini dikerjakan anggota keluarga orang nomor dua di Pemprov Malut tersebut.
Ia meminta kejaksaan dan kepolisian memeriksa Kepala Dinas Pariwisata Anwar Husen. Pejabat tingga di Pemprov juga harus diperiksa, jika ikut berwenangan dalam proyek ini. “Rekanan dan pengawas proyek juga harus diperiksa,”harapnya menegaskan.
Politisi Partai Gerindra ini menyesalkan lantaran proyek itu dikerjakan tanpa dokumen perencanaan dan tanpa dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pematauan lingkungan hidup (UPL) sehingga tidak ada dokumen analisis dampak  lingkungan (Amdal).
Di lokasi proyek, dua gazebo telah rubuh dan tidak bisa diperbaiki hingga saat ini. Masalah terakhir, pekerja paving tidak dibayar, sehingga mereka ambil sikap untuk membongkar, dan saat terbengkalai. “Harus diproses hukum agar ada efek jera. Saya tidak yakin kalau Inspektorat menuntaskan pemeriksaan. Pasti ada intervensi, karena masalah ini ikut melibatkan pejabat tinggi di Pemprov,”ujar Sahril.(udy/lex)