RSUD Chasan Boesoirie Ternate RSUD Chasan Boesoirie Ternate

SOFIFI – Aksi mogok kerja tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie (CB) pada akhir tahun 2016 lalu, rupannya masuk catatan penting anggota DPRD Provinsi (Deprov) Malut. Betapa tidak, gerakan tersebut ternyata menjadi referensi wakil rakyat untuk menilai kinerja Direktur RSUD CB, Samsul Bahri.
Alhasil, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) gubernur menilai kinerja Samsul Bahri buruk. Ketua Pansus LKPJ, Anjas Tahir mengatakan, penilaian tersebut dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. “Komisi IV Deprov, sebagai komisi mitra RSUD berkesimpulan kinerja Samsul Bahri buruk. Sehingga direkomendasikan kepada Gubernur Abdul Gani Kasuba untuk diganti. Soal diganti atau tidak, itu hak prerogatif gubernur. Tapi yang paling penting, ini adalah kesimpulan komisi IV yang harus kami sampaikan,”jelasnya usai mengikuti rapat kerja dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (18/4).
Anjas menjelaskan, indikator penilaian yang dilakukan wakil rakyat adalah manajemen dan tata kelola organisasi yang dilakukan Smasul Bahri. Akibat buruknya manajemen dan tata kelola organisasi, menimbulkan protes besar-besaran yang dilakukan tenaga medis. Ironisnya lagi, ada dokter ahli yang terpaksa mengundurkan diri lantaran buruknya kinerja Samsul Bahri.
Selain Direktur RSUD CB, Kepala Bappeda Malut Samsudin Banyo juga masuk daftar wakil rakyat sebagai pimpinan SKPD di Pemprov yang berkinerja buruk. Samsudin dinilai tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan.
Diketahui, selain dua nama tersebut, beberapa nama lainnya juga masuk penilaian anggota Deprov. Hanya saja, yang lebih menonjol berkinerja buruk adalah Direktur RSUD.
Sementara terkait dengan rapat kerja Deprov dengan BPS kemarin, menurut Anjas, dalam menghimpun data untuk mengukur kinerja pemerintah sebagaimana tergambar dalam LKPJ gubernur. BPS sebagai lembaga yang berkompoten mengekspos data, diminta penjelasan terkait indikator makro dalam hasil survei. "Salah satunya indikator pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan gubernur terjadi pertumbuhan 17 persen. Apakah pertumbuhan ini berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat atau pengurangan pengangguran, itu yang harus docek di BPS,"jelasnya
Selain itu, dilihat juga variabel investasi, apakah peningkatan investasi berpengaruh terhadap pada indeks pembangunan manusia (IPM) atau tidak. "IPM ini meliputi tiga sektor, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Karena itu perlu dilihat apakah ada pengaruhnya atau tidak. Datanya sudah diberikan BPS, selanjutnya akan dibahas internal untuk disimpulkan. Kesimpulan Pansus akan kami sampaikan pekan depan untuk diketahui publik,”tambahnya.(udy/lex)