MASALAH: Lokasi proyek taman wisata di Desa Guraping, Sofifi. MASALAH: Lokasi proyek taman wisata di Desa Guraping, Sofifi.

TERNATE – Sikap pesimis anggota DPRD Provinsi (Deprov) Malut bahwa Inspektorat tidak akan serius mengaudit proyek taman wisata di Desa Guraping, Sofifi, karena diduga melibatkan Wakil Gubernur M Natsir Taib, membuat publik geleng-geleng kepala.
Tapi, publik tentu masih menaruh harapan besar kepada Inspektorat untuk membuktikan bahwa semua warga Negara sama di mata hukum. “Apakah ada kaitannya dengan orang penting di Pemprov, Inspektorat harus tunjukan komitmennya dalam menjalankan tugas. Jangan karena ada wakil gubernur di dalam proyek itu, lalu Inspektorat bungkam, ini salah,”ujar Dosen Fakultas Hukum UMMU, Hendra Kasim. 
Menurut Hendra, selain Inspektorat, kejaksaan dan kepolisian juga harus merespon permintaan anggota Deprov yang berharap masalah tersebut diusut. Kata dia, selain untuk memberi efek jera, proyek yang tidak memiliki dokumen Amdal itu tentu menjadi dasar aparat penegak hukum untuk menggiringnya ke ranah hukum. “Penegak hukum tidak boleh tebang pilih. Semua warga Negara sama di mata hukum, jangan beda-bedakan. Proyek yang sudah dilakukan pencairan 100 persen ini harusnya sudah difungsikan. Kalau kondisinya tidak bisa difungsikan seperti itu, maka harus diusut agar menjadi terang,”harapnya mengakhiri.(mg-01/lex)