Abdul Gani Kasuba Abdul Gani Kasuba

TERNATE – Upaya DPRD Provinsi (Deprov) Malut yang melakukan evaluasi kinerja terhadap pimpinan SKPD Pemprov Malut, mendapat apreasiasi publik. Apalagi, wakil rakyat secara terang mengungkapkan bahwa ada pimpinan SKPD yang berkinerja buruk. Satu nama yang nantinya akan dimasukkan dalam rekomendasi untuk diusulkan ke Gubernur Abdul Gani Kasuba agar diganti, adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie (CB), Samsul Bahri. Deprov berkesimpulan, Samsul berkinerja buruk. Penilaian itu menyusul dilakukannya aksi mogok kerja tenaga medis RUSUD CB akhir tahun 2016 lalu lantaran tata kelola keuangan dan tata kelola birokrasi di instansi tersebut terbilang buruk.
Dosen Ilmu Komunikasi UMMU, Helmi Alhadaar menyarankan Gubernur Abdul Gani Kasuba mengindahkan rekomendasi wakil rakyat. Sebagai kepala daerah, gubernur harus mendengar pertimbangan anggota Deprov, demi pembangunan daerah yang berkelanjutan. “Jika isi rekomendasi itu Direktur RSUD harus diganti, maka setidaknya ditindaklanjuti gubernur,”sarannya.
Menurut Helmi, manajemen RUSD CB yang diketahui buruk, bukan lagi menjadi rahasia. Atas dasar itu, gubernur harus melakukan evaluasi. Apalagi, sejak Samsul Bahri menjabat Direktur RSUD, terjadi beberapa peristiwa di instansi tersebut yang mengundang perhatian publik. "Kalau sudah masuk rekomnedasi DPRD, maka sudah pasti Direktur RSUD tidak maksimalkan menata instansi itu. Gubernur jangan melihat siapa yang bicara, tapi harus lihat isi bicaranya. Itu artinya, gubernur harus merespon baik rekomendasi DPRD,”ujarnya.
Kandidat doktor di Universitas Padjadjaran Bandung ini mengatakan, selain Direktur RSUD, termasuk Kepala Bappeda yang masuk daftar rekomendasi DPRD, semua pimpinan SKPD Pemprov harus dievaluasi. Pasalnya, menurut Helmi, apa yang terjadi di RSUD dan Bappeda, nyaris sama dengan SKPD lainnya.
Dosen Ilmu Politik UMMU, Muhlis Hafel menambahkan, meskipun rekomendasi DPRD itu hanya merupakan saran yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap, tapi setidaknya gubernur meresponnya. “Karena ini menjadi pertimbangan politik. Ini penting  bagi  gubernur seriusi. Yang dilakukan oleh Deprov tersebut sebagai bentuk koreksi atas pengawasan mereka terhadap tatakelola pemerintahan,”tutupnya.(mg-01/lex)