DINAMIKA: Staf Satpol PP Pemprov Malut saat menggelar aksi dua hari lalu. DINAMIKA: Staf Satpol PP Pemprov Malut saat menggelar aksi dua hari lalu.

SOFIFI – Plh Kasatpol PP Pemprov Malut, Zulkifly buka mulut setelah dua pejabat dan seorang staf di instansi tersebut dicopot Gubernur Abdul Gani Kasuba lantaran diduga bermain anggaran. Zulkifly menegaskan, ia akan membela tiga anak buahnya itu.
Menurutnya, dua pejabat dan seorang staf Satpol PP tersebut menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Zulkifly juga mengaku keberatan diisukan melakukan jual-beli jatah honorer di Satpol PP. Isu itu, kata dia, sengaja ditiup orang-orang di internal Satpol PP. orang-orang yang ia maksud, lanjutnya, tidak senang melihat terobosan yang dilakukannya selama menjabat Plh Kasatpol PP. “Ini fitnah dan bentuk dari pembunuhan karakter. Saya akan membawa masalah ini ke ranah hukum, karena ini pencemaran nama baik,”tegasnya pada Malut Post, Rabu (19/4).
Zulkifly mengatakan, selama dipercayakan sebagai Plh Kasatpol PP, ia hanya menikmati apa yang menjadi haknya dan menjalankan tugas sesuai arahan gubernur. “Saya tidak punya kepengan dengan PTT, karena bukan tupoksi saya. Silakan cari tahu PTT siapa yang saya minta uang,”katanya.
Terkait 15 honorer yang informasinya dihentikan secara sepihaknya dan diduga ia yang lebih berperan, Zulkifly membantah. Ia menuturkan, 15 honorer itu tidak dihentikan. Tapi, mereka secara otomatis berhenti berdasarkan perjanjian dalam kontrak yang sudah ditandatangani. Dalam kontrak itu menyebutkan, jika staf Satpol PP tidak menjalankan tugas, maka mendapat sanksi, salah satunya bentuknya adalah masa kontraknya tidak diperpanjang.
“Saat saat diangkat, pos penjagaan di kantor gubernur kosong. Mereka tidak jalankan tugas dengan baik. Kami melakukan absent dan dari penilaian itu menjadi dasar untuk tindaklanjuti kontrak. Yang tidak bertugas jumlahnya mencapai 100 orang,”katanya.
Tapi, Zulkifly mengakui, bahwa pemberhentian itu tanpa dikoordinasikan ke Kasatpol PP definitif Samsudin A Kadir. “Pada tahun 2016 ada pengangkatan honorer yang dilakukan pejabat definitif, tapi saya selaku Plh tidak pernah dikonsultasikan. Pemberhentian saat saya jabat Plh ini sudah sesuai aturan. Percuma saja mereka digaji, tapi tidak jalankan tugas. Beberapa nama baru yang diusulakan belakangan ini, bukan atas inisiatif saya,”pungkas Zulkifly.(udy/lex)