SOFIFI – Tahun ini, pencairan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami kemacetan pencairan yang terbilang luar biasa. Memasuki pekan ketiga Mei, BOS triwulan I belum juga dicairkan ke sekolah-sekolah. Hal ini mengundang reaksi keras DPRD Provinsi Maluku Utara.
Usai triwulan I berlalu dan tak tampak tanda-tanda pencairan, Deprov kembali mempertanyakan kinerja pemerintah provinsi. Ketua Komisi IV Farida Djama mengungkapkan, akibat keterlambatan tersebut, utang sekolah ke pihak ketiga makin menumpuk. Sekolah terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan operasional. "Komisi IV dua pekan ini melakukan on the spot dan melakukan pertemuan dengan kepala-kepala sekolah. Salah satu masalah utama yang dikeluhkan adalah dana BOS. Karena itu, pemerintah harus cepat mencairkannya," tegas Farida kepada Malut Post, Rabu (17/5).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, sebelum pertemuan dengan para kepala sekolah, Komisi IV telah melakukan rapat bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Dalam rapat tersebut, pencairan dana BOS dipertanyakan. Dari sisi regulasi, pencairan BOS tahun ini mengalami perubahan. ”Salah satunya, sekolah diminta untuk menyampaikan perencanaan tahunan. Karena itu pihak Dikbud beralasan masih harus menunggu seluruh sekolah memasukkan rencana kerja sekolah (RKS),” tutur Farida.
Namun ia mengaku, pihaknya telah meminta Dikbud agar tak menunggu seluruh sekolah memasukkan RKS. ”Kami minta dicairkan lebih dulu sekolah yang telah menyampaikan RKS. Namun ternyata masih juga terlambat," sesalnya.
Tunggakan pembayaran BOS dinilai mulai memasuki tahap kritis. Pasalnya, tak hanya triwulan I yang macet, BOS triwulan II pun terancam terlambat. ”Karena itu Pemprov jangan hanya memproses triwulan I. Sekarang ini kalau kita tanya, saling lempar tanggung jawab. Tanya ke Dikbud, alasan sudah diproses ke BPPKAD. Kalau kita tanya ke BPPKAD, dibilang masih di Dikbud. Sementara sekolah sebagai pelaksana pelayanan terus merasakan dampak akibat keterlambatan ini," beber Farida.
Senada, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Malut membenarkan, saat ini sudah terbit regulasi baru sebagai syarat pencairan dana BOS. ”Itu disampaikan Dikbud. Kalau ingin dapat BOS, harus susun RKS. Tapi banyak sekolah sudah susun RKS, belum juga ada pencairan sampai saat ini,” ungkap Sekretaris Umum PGRI Malut Ramli Kamaludin.
Ramli yang juga Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ternate itu menuturkan, usai penyusunan RKS, PGRI sempat bertemu Gubernur dan Sekretaris Provinsi. "Setelah ketemu, mereka (Gubernur dan Sekprov, Red) instruksikan agar Karo Keuangan segera melakukan pencairan. Itu di tanggal 2 Mei kami lakukan pertemuan," terangnya.
Setelah pertemuan tersebut, PGRI juga menggelar pertemuan dengan Komisi IV pada 4 Mei lalu. "Nah, setelah pertemuan itu Komisi IV kemudian memanggil Karo Keuangan, dan Karo Keuangan mengaku anggarannya sudah ada dan tinggal dilakukan pencairan saja. Tetapi sampai sekarang belum juga dicairkan," ungkap Ramli.
Terpisah, Sekretaris Pengelola Dana BOS Harun Kasim mengaku, pihaknya masih melakukan update data RKS. Namun ia menjamin, dua hari lagi proses tersebut akan selesai. ”Karena itu kami targetkan dalam minggu ini juga sudah akan disampaikan ke BPPKAD untuk proses pencairan,” ungkapnya saat dikonfirmasi kemarin.
Menurut Harun, proses pencairan BOS untuk SMA/SMK negeri berlaku untuk triwulan I dan triwulan II. Total anggaran untuk triwulan I adalah Rp 10,8 miliar (Rp 10.806.160.000), sedangkan triwulan II mencapai Rp 48,2 miliar (Rp 48.236.887.000).
Selain itu, pihak pengelola juga tengah memproses sekaligus BOS triwulan II untuk SD/SMP negeri dan SMA/SMK swasta yang totalnya mencapai Rp 83,79 miliar (Rp 83.793.760.000). "Kalau SD/SMP negeri dan SMA/SMK swasta untuk triwulan I sudah cair. Karena proses pencairanya tidak menggunakan syarat RKS sehingga bisa lebih cepat. Itu juga masih sempat terlambat beberapa bulan," tuturnya.(tr-05/udy/kai)