Syahril Muhammad Syahril Muhammad

TERNATE - Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)  Provinsi Malut dan Dinas pengelolaan keuangan Malut kembali disoroti akademisi. Lantaran, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan I tahun 2017 sampai saat ini masih tatahan di kas Dikbud.
Dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP)  Univesitas Khairun Ternate, Syahril Muhammad, kemarin (18/5) mengatakan, apa yang dilakukan dikbud ini menunjukkan ketidakmampuan pimpinan SKPD mengelola pendidikan. "Semestinya Gubernur Abdul Gani Kasuba dan Sekretaris Provinsi (Sekprov)  Muabdin  H Radjab segera evaluasi Kadikbud Imran Yakub," desak Syahril.
Menurutnya,  alasan Dikbud belum bisa mencairkan dana BOS lantaran menunggu semua sekolah memasukkan rencana kerja sekolah (RKS)  sangat tidak masuk akal. Pasalnya sebagian sekolah sudah masukkan RKS tersebut. "Ini hanya alasan mereka saja.  Kenapa harus menunggu semua sekolah masukkan RKS. Sebaiknya cairkan dulu sekolah-sekolah yang sudah masukkan RKS itu," pintanya.
Dikbud lanjut Syahril, bukan dinas Pekerjaan Umum (PU)  yang tugasnya hanya sebatas memikirkan fisik sekolah. Tugas dikbud adalah menjaga, dan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan," cecarnya. Terpisah, Organisasi profesi guru melalui wakil ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Malut  Iriani Hasan menilai Pemprov Malut tidak siap menangani SMA/SMK. Sebagai buktinya, dana BOS tak kunjung cair. “Harapannya, saat Pemprov tangani SMA/SMK pendidikan akan lebih baik tetapi kenyataannya sekolah makin menderita. Sesuai undang-undang, Pemda harus membayar BOS tujuh hari kerja, setelah diterimanya Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Prinsipnya Pemprov Malut masih menomor-duakan pendidikan,” katanya.
 Lanjut Iriani, pemprov harus lebih tegas dan membuat regulasi tentang deadline dan punishment. “Rewardnya berupa pencairan hak-hak sekolah termasuk dana BOS bagi sekolah yang memasukkan RKS tepat waktu. Dan punishment melewati deadline bagi. Yang terjadi, pemerintah justru mengorbankan sekolah yang memiliki komitmen kerja yang tinggi. Mungkin Kita butuh pemimpin yang memahami dan mampu bekerja keras, memberi solusi terhadap permasalahan pendidikan di negeri ini," cetusnya.
Selain itu, PGRI juga meminta Pemprov segera membuat roadmap pendidikan Malut. Tujuannya, agar pelaksanaan pendidikan lebih terarah dan tepat sasaran. “Kesejahteraan guru honorer. Peningkatan kompetensi guru,kualifikasi guru, peningkatan pendidikan bermutu menjadi harga mati pencanangan program pendidikan ke depan," tegasnya. Lebih jauh, Dosen FKIP Unkhair ini berjanji  akan terus memantau, dan mengawal pencairan anggaran pendidikan. “Pemprov segera mencari solusi mengatasi permasalahan pendidikan di Malut, bukan sekadar mengumbar janji,” tutup Iriani. (mg-01/udy/wat)