Muabdin H. Radjab Muabdin H. Radjab

SOFIFI - Pemerintah Provinsi (pemprov) menerima bonus anggaran dari Pemerintah Pusat (Pempus) sebesar Rp 40 miliar lebih. Anggaran ini sebagai bentuk apresiasi Pempus terhadap Pemprov Maluku Utara (Malut) yang berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK). Bonus Rp40 miliar ini akan direalisasikan tahun anggaran 2018 mendatang. Demikian dikatakan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Muabdin H. Radjab, kepada Malut Post baru-baru ini.
Muabdin mengatakan, selain bonus WTP pihaknya juga mengincar bonus APBD sebesar Rp 150 miliar. Ini merupakan janji Pempus terhadap pemerintah daerah yang menjaga siklus anggaran tepat waktu. “Karena itu, Perubahan anggaran 2017, pengajuan dan pengesahan APBD induk 2018 termasuk evaluasi program akan dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran," ungkapnya.
Karena itu mantan kepala Inspektorat ini menjelaskan paling lambat akhir bulan Juni ini pemerintah sudah mengajukan dokumen kebijakan umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) induk 2018 ke DPRD provinsi (Deprov). Setelah itu, disusul dengan KUA-PPAS Perubahan 2017. "Insya Allah tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Siklus anggarannya akan tepat waktu. Tapi sebenarnya bukan semata-mata hadiah yang dicari, melainkan menjaga siklus anggaran agar penyerapan sesuai target dan pembangunan bisa terlaksana dengan baik," tukasnya seraya mengatakan pempus melalui kemendagri juga akan memberi sanksi kepada daerah yang tidak melaksanakan tahapan anggaran sesuai ketentuan. (udy/wat)