Sahril Marsaoly Sahril Marsaoly

 SOFIFI – Komisi III DPRD Provinsi (deprov) Mlaut geram dengan sikap acuh kadis energi dan sumberdaya mineral (ESDM) Sarifudin Mayao. Pasalnya, beberapa kali dipanggil menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penerbitan izin pertambangan, namun Sarifudin tak pernah hadir. “Beberapa izin yang dikeluarkan diduga tanpa prosedur. Gubernur segera evaluasi kadis ESDM ini. Yang bersangkutan tidak memahami etika berpemerintahan. Pejabat seperti ini, kalau tetap dipakai maka ke depan akan bermasalah," tegas Sahril Marsaoly kepada Malut Post Minggu (18/6).
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini menilai ada sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan ESDM tidak sejalan dengan semangat peraturan ESDM. “Misalnya pemberian izin pertambangan minerba ke BKPMD, yang diperkuat dengan SK Gubernur nomor 34 tahun 2016 tentang pendelegasian ke BKPMD lewat bidang PTPSP, tetapi yang terjadi sekarang ini ada izin yang dikeluarkan hanya melalui ESDM,” semprot Sahril.
Selain itu, Sahril mengatakan, sebanyak 27 IUP operasi produksi  tahun 2016 dicurigai tanpa dokumen analisis Mengenail Dampak lingkungan ( AMDAL) atau UKL dan UPL. Hal ini menyalahi Permen lingkungan hidup nomor 05 tahun 2012 tentang jenis usaha/kegiatan wajib memiliki AMDAL. "Selain itu, dari 27 IUP / IUP OP, yang diterbitkan, ada beberapa yang penomorannya diduga sengaja dipalsukan, karena tidak tercatat di biro hukum pemprov," bebernya. "Bukan saja kadis ESDM, kepala BKPMD, kepala BLH, Kepala ESDM yang diundnag  rapat untuk klarifikasi permasalahan ini, namun  ketiga kadis kompak tidak hadir. Ini sama dengan gubernur sengaja membiarkan persoalan-persoalan pertambangan di Malut menjadi bola salju," tuturnya sembari mengatakan, Kadis ESDM diminta untuk mngklarifikasi dan mempertanggungjawabkan pada agenda rapat komisi yang akan datang. (udy/wat)