Mukhtar Adam Mukhtar Adam

TERNATE – Ekonom Unkhair Ternate (Unkhair), Mukhtar Adam mengaku sulit memahami asumsi Pemprov Malut saat merumuskan draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) 2018 yang diusulkan ke Deprov belum lama ini.
Dimana, pemerintah merumuskan pendapatan anggaran 2018 menurun (Rp 2,3 triliun), dibandingkan pendapatan tahun 2017 (Rp 2,8 triliun). Menurut Mukhtar, rumusan asumsi KUA dan PPAS 2018 harus didasari pada asumsi makro ekonomi yaitu laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan ekspor impor. ”Jika 3 asumsi tersebut diprediksi naik, maka kinerja ekonomi 2018 akan tumbuh positif. Jika tumbuh positif maka pendapatan asli daerah (PAD) ikut tumbuh,” katanya pada Malut Post Jumat (14/7).
    Sementara untuk dana perimbangan, lanjut Mukhtar, dalam rumusan RAPB-N 2018, ekonomi tumbuh sekitar 6 persen. Pendapatan netto juga akan tumbuh positif, yang berdampak pada alokasi dana perimbangan yang positif. ”Jika sumber pendapatan; PAD dan dana Perimbangan diprediksi tumbuh positif, maka sulit dipahami KUA dan PPAS 2018 Pemprov merumuskan turun,” aku Mukhtar.
Masyarakat dan DPRD Provinsi lanjut Muktar, mestinya mengkritisi asumsi yang digunakan Pemprov. “Jika pendapatan turun. apakah pertumbuhan ekonomi 2018 juga minus?,” tanya Mukhtar. Karena itu, ia meminta Bappeda Malut agar dapat menjelaskan secara baik asumsi pendapatan 2018 yang dirumuskan turun. “Sulit dipahami rumusan KUA dan PPAS 2018, kepala Bappeda harus menjelaskan asumsi yang digunakan, jangan asal buat asumsi-asumsi dalam dokumen resmi pemerintah tanpa melalui kajian yang rasional, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” pintanya.
Terpisah, Sekprov Muabdin H Radjab yang ditemui Malut Post disela acara pelantikan jabatan eselon II di kediaman Gubernur Ternate Jumat (14/7), kemarin mengungkapkan alasan pemerintah merancang pendapatan 2018 turun karena masih ingin melihat tingkat realisasi. “Jika di anggaran perubahan 2018 semua target melampaui, barulah dinaikan lagi targetnya,” katanya.
Muabdin, yang didampingi kepala BPPKAD Ahmad Purbaya mengakui, potensi pendapatan 2018 sama dengan tahun ini. Hanya saja pemerintah ingin mengukur tingkat pendapatan pada semester pertama. Karena itu, targetnya diberikan paling standar. "Selain itu, tahun 2018 potensi pendapatan khususnya rumah sakit umum daerah (RSUD) Chasan Boesoirie, tidak lagi masuk ke kas daerah. Karena akan diubah menjadi badan layanan umum daerah (BLUD), yang dikelola sendiri," jelas Sekprov
Tahun ini, banyak SKPD yang tidak memenuhi target PAD. Sehingga realisasinya di APBD indu tidak mencapai target. Karena itu, skenario rancangan diturunkan dan akan dinaikan setelah target tercapai. "Kita harus realistis, harus memperhitungkan baik hasil kerja maupun kondisi Negara. Dimana tahun ini terjadi pemotongan DAU 3 sampai 4 persen. Kalau target tahun depan terlalu optimis. Karena itu lebih baik ditargetkan standar dulu, nanti tercapai baru dinaikan target lagi," tukasnya.(mg-01/udy/wat)