Salim Thaib Salim Thaib

MENYIKAPI tindakan "main hakim sendiri" yang belakangan ini kerap menyasar di anggota kelompok minoritas maupun individu-individu yang dituduh sebagai pelaku tindak kriminalitas, terlebih lagi yang dilakukan dengan cara kekerasan yang teramat keji dan tidak manusiawi, maka Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP ANSOR menyerukan kepada legislatif, eksekutif, yudikatif, dan juga terutama kepada Advokat dan Paralegal LBH GP ANSOR serta seluruh pengurus dan kader GP ANSOR dan BANSER,agar tidak pandang remeh fenomena tindakan main hakim sendiri di Indonesia ini.
Frekuensinya terbukti sangat tinggi. Sebagai gambaran, data terakhir Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SPNK) saja menunjukkan jumlah insiden main hakim sendiri di 34 Provinsi sepanjang Maret 2014 sampai dengan  Maret 2015 sebanyak 4.723 insiden, dengan jumlah korban tewas 321 jiwa. “Data tersebut ditambah dengan fakta-fakta brutalitas dalam insiden-insiden yang terjadi belakangan ini semestinya cukup untuk menyadarkan kita bersama bahwa tindakan main hakim sendiri ini adalah persoalan serius yang butuh penanganan segera,” jelas ketua GP Ansor Malut Salim Talib dalam rilisnya, dua hari lalu.
Menurut dia, tindakan main hakim sendiri, hendaknya tidak dilihat semata-mata pelanggaran hukum sebagaimana pada umumnya. Tindakan main hakim sendiri yang kerap terjadi adalah ancaman serius terhadap sistem hukum itu sendiri, karena terus menggerogoti wibawa hukum dan aparat penegak hukum. “LBH GP ANSOR mendorong lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk segera merespon dengan mengevaluasi dan merevisi norma hukum dan sanksi hukum, baik melalui legislasi maupun penemuan hukum (Rechtsvinding), guna semakin menimbulkan efek jera (detterent effect),” pinta Salim.
Kemudian, tindakan main hakim sendiri, terlebih yang melampaui batas dan yang tidak berperikemanusiaan, jika terus dibiarkan maka akan semakin merusak keadaban publik serta berpotensi menambah kerawanan sosial di masyarakat dalam bentuk konflik yang berkepanjangan. “Warga negara yang patuh hukum seyogyanya mengambil peran lebih aktif dalam mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri dan timbulnya bibit-bibit konflik sosial. LBH GP ANSOR serta berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia guna mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri demi mewujudkan keadaban public,” tutup Salim. (wat)