Buchari Mahmud Buchari Mahmud

TERNATE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara mengingatkan calon Gubernur petahana agar tidak melakukan pergantian pejabat alias reshuffle kabinet . Dia mengingatkjan  juga diingatkan agar tidak memanfaatkan kewenangan sebagai kepala daerah untuk kepentingan diri sendiri muaupun pilgub. Larangan ini, disebutkan dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan Gubernur wakil Gubernur, Waki Kota wakil walikoita dan Bupati wakil bupati, berlaku yang terhitung sejak enam bulan sebelum penetapan pesangan calon.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua Divisi hukum KPU Malut, Buchari Mahmud kepada Malut Post, kemarin (11/8).”Dilarang melakukan penggantian pejabat sejak enam bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, Di ayat 2, yang bersangkutan dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak enam bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana, ,”jabarnya.
Karena itu menurut Buchari, PKPU ini sudah dapat berlaku kemarin. “Bagi calon petahana, PKPU tersebut sudah berlaku.”Penapatan pasangan calon 12 Februari 2018 mendatang. Karena itu, PKPU tersebut  berlaku mulai hari ini,”ujarnya.
     Senada dengan Buchari, Ketua Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Malut, Muksin Amrin menuturkan, jika yang bersangkutan secara sengaja melanggar pasal tersebut maka diberi sanksi pemberhentian sesuai pasal 90 ayat 1. Bisa dilakukan mutasi jabatan, asalkan ada persetujuan dengan Kemendagri atau apa bila ada kekosongan jabatan,” tukasnya. (mg-01/wat)